Gelar Aksi Damai di DPRD Kukar
Pengunjukrasa Sampaikan Rekomendasi Persoalan Kelistrikan
 Aksi unjukrasa elemen mahasiswa dan masyarakat di gedung DPRD Kukar tadi siang
Photo: Agri
Ketua PMII Kukar Junaidi menyerahkan rekomendasi persoalan kelistrikan kepada Ketua DPRD Rahmat Santoso
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 01/11/2007 17:48 WITA
Masalah krisis listrik masih menjadi sorotan tajam dari sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Kutai Kartanegara (Kukar). Setelah beberapa waktu lalu menggelar unjukrasa di kantor PT PLN Ranting Tenggarong, aksi serupa kembali digelar hari ini. Sasaran para pengunjukrasa kali ini adalah DPRD Kukar.
Sambil membentangkan sebuah spanduk besar dan menggelar poster, para pengunjukrasa secara bergantian melakukan orasi di depan Ruang Sidang Utama DPRD Kukar yang saat itu sedang berlangsung Rapat Paripurna ke-8 tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap KUA dan PPAS APBD Kukar 2008.
Adapun elemen mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam aksi damai itu terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kukar, LSM Barisan Oposisi Murni (BOM), LSM Gerakan Transparansi dan Advokasi Rakyat (Getar), BEM Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong dan Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Kukar.
Ketua dan Anggota DPRD Kukar menyimak tuntutan dari pengunjukrasa
Photo: Agri | | |
Setelah Rapat Paripurna selesai, Ketua DPRD Kukar Rahmat Santoso didampingi sejumlah anggota dewan dan Kapolres Kukar AKBP Suroto menemui pengunjukrasa di teras gedung persidangan.
Di hadapan anggota dewan, pengunjukrasa menyerukan kepada pihak legislatif dan eksekutif segera mencari solusi untuk perbaikan pelayanan publik di bidang kelistrikan. "DPRD harus memfasilitasi pertemuan dengan PLN dan Pemkab Kukar untuk mencari solusi guna menghindari terjadinya pemadaman listrik," ujar Jeri Pazerin selaku Koordinator Aksi.
Sementara Markus dari STT Tenggarong meminta agar DPRD Kukar dapat secara tegas menyikapi keluhan masyarakat yang sangat dirugikan atas pemadaman listrik oleh PLN. "Sebagai anggota dewan yang diserahi tanggung jawab dan amanah oleh rakyat, DPRD harus bisa membantu mencari solusi terbaik," cetusnya.
Dalam kesempatan tersebut, PMII Kukar melalui ketuanya, Junaidi, secara simbolis menyerahkan naskah Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Persoalan Kelistrikan kepada Ketua DPRD Kukar Rahmat Santoso.
Koordinator Aksi, Jeri Pazerin, saat berorasi di depan pimpinan dan anggota dewan
Photo: Agri | | |
Menanggapi aksi para pengunjukrasa, Ketua DPRD Kukar Rahmat Santoso mengakui rumitnya kinerja PLN. "Karena PLN dikelola secara terpusat dan berstatus Perusahaan Negara, bukan menjadi kewenangan daerah," ujarnya.
"Andai kata PLN bukan milik negara, tetapi perusahaan daerah, mungkin kejadiannya tidak seperti saat ini. Kemudian listrik itu dikuasai oleh negara, belum sepenuhnya dikuasai daerah. Jika saja listrik bisa dikelola daerah, kita bisa beri solusi yang melibatkan seluruh pihak terkait," katanya lagi.
Rahmat Santoso kemudian mengajak pengunjukrasa untuk ikut serta dalam rapat dengar pendapat atau hearing dengan PLN. "Kebetulan hari ini kita telah undang PLN dan instansi terkait, saya undang adik-adik untuk ikut," ujarnya.
Beberapa perwakilan pengunjukrasa kemudian ikut serta dalam rapat dengar pendapat bersama PLN dan dinas/instansi terkait guna mencari akar masalah dari persoalan kelistrikan yang dihadapi PLN saat ini. Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kukar HM Irkham. (win)
|
