PMII Kukar Bagi-Bagi Selebaran
Ajak Warga Ikut Demo dan Boikot Pembayaran PLN
 Suasana aksi bagi-bagi selebaran ajakan kepada warga Tenggarong untuk bergabung melakukan aksi damai terhadap PLN besok siang
Photo: Agri
Seorang kader PMII membagikan selebaran kepada warga yang melintas di kawasan Jembatan Kartanegara
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 28/10/2007 23:15 WITA
Pengurus dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) besok Senin (29/10) bakal kembali melanjutkan aksi damai di kantor PT PLN Ranting Tenggarong yang berada di Jalan KH Akhmad Muksin.
Aksi lanjutan tersebut akan dilakukan setelah jajaran PMII bersama LSM Barisan Oposisi Murni dan warga Tenggarong gagal bertemu dengan pimpinan PT PLN Ranting Tenggarong dua malam lalu untuk mendengarkan penjelasan langsung mengenai kebijakan pemadaman aliran listrik yang belakangan ini kembali marak terjadi di wilayah Kukar.
"Besok siang sekitar pukul 10.00 WITA kami akan mendatangi PT PLN usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kami mengajak masyarakat Kukar untuk bergabung bersama kami untuk menuntut hak-hak masyarakat yang selama ini diabaikan PLN," ujar Ketua PMII Kukar, Junaidi, kepada KutaiKartanegara.com tadi sore.
Ajakan PMII Kukar tersebut disampaikan dengan aksi bagi-bagi selebaran yang dilakukan tadi sore kepada warga Tenggarong yang melintas di sekitar kawasan Jembatan Kartanegara. "Selain untuk mendengarkan penjelasan PLN, kita juga akan menyampaikan tuntutan," tandasnya.
Menurut Junaidi, ada 3 tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, pihak PLN dan pemerintah harus segera mencari solusi untuk perbaikan pelayanan kelistrikan dengan berani menandatangani kontrak politik tertulis dengan masyarakat.
"Kedua, harus ada pengurangan beban pembayaran listrik kepada pelanggan yang disebabkan buruknya pelayanan publik yang diberikan PLN," ujarnya.
Dan yang ketiga, lanjut Junaidi, jika dua item tersebut tidak disepakati PLN dan pemerintah, maka seluruh masyarakat sebagai konsumen harus memboikot pembayaran listrik secara serentak. "Boikot pembayaran listrik selama belum ada proses untuk langkah perbaikan layanan PLN," tegas Junaidi. (win)
|
