Rita Widyasari Dukung GRK2D Tuntut 30% DBH Migas
 Bupati Kukar Rita Widyasari memberikan dukungan dan apresiasi penuh atas dideklarasikannya GRK2D
Photo: Agri
Bupati Rita Widyasari bersama Anggota DPRD Kukar membubuhkan tanda tangan dukungan revisi UU Nomor 33/2004 yang lebih adil untuk daerah penghasil
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 12/05/2015 09:43 WITA
Bupati Rita Widyasari memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas dideklarasikannya Gerakan Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Daerah (GRK2D) yang berjuang untuk menuntut porsi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang adil bagi daerah penghasil seperti Kutai Kartanegara (Kukar).
Kendati demikian, Rita meminta agar gerakan rakyat ini dapat berjuang secara elegan dan tidak mengarah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "NKRI harga mati, tapi kesejahteraan dan keadilan diatas segala-galanya," ujar Rita saat menghadapi aksi damai GRK2D di gedung DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (11/05) kemarin.
Ditambahkan Rita, perjuangan untuk menuntut keadilan dalam pembagian DBH Migas ini memang harus digelorakan oleh masyarakat. "Jadi bukan hanya oleh eksekutif dan legislatif, namun juga masyarakat. Oleh karena itu kami memberikan dukungan dan apresiasi penuh terhadap gerakan ini," tegasnya.
Menurut Rita, UU Nomor 33/2004 yang telah berusia 11 tahun memang layak direvisi. "Waktu Undang-Undang ini dibuat, kita sebagai daerah penghasil tidak dilibatkan untuk memikirkan secara komprehensif apakah berdampak kepada kita. Hari ini kita lihat dampaknya tidak adil. Kita sudah melakukan riset dan perbandingan, ternyata UU ini memang kita harus direvisi. Karena kalau tidak, kita akan berjalan kambat," katanya.
Porsi DBH migas yang hanya 6,2% dari minyak bumi dan 12,2% dari gas bumi, menurut Rita masih sangat minim untuk mengejar ketertinggalan Kukar dari daerah lain. Rita pun menyebut porsi DBH yang layak bagi daerah penghasil minimal sebesar 30%. "Kita ingin porsinya sebesar 30%. Yakni 10% dari minyak dan 20% dari gas bumi," cetusnya.
Rita juga berharap agar seluruh komponen masyarakat tidak memandang gerakan ini bermuatan politis. "Jangan pernah berpikir gerakan ini untuk Pilkada, jangan pernah berpikir gerakan ini untuk menyengsarakan rakyat. Gerakan ini harus muncul dari nurani bapak dan ibu untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan demi masa depan anak cucu kita," katanya.
Usai memberikan sambutan, Bupati Rita Widyasari bersama Ketua DPRD Kukar Salehuddin dan Anggota Dewan lainnya membubuhkan tanda tangan dukungan di atas selembar kain merah panjang yang telah disiapkan GRK2D. (win)
|
