Komisi E DPRD Jawa Barat Gali Informasi Pendidikan dan Kesehatan dari Kukar

Asisten IV Pemkab Kukar H Basran Yunus (kiri) saat menyerahkan cenderamata kepada Nur Supriyanto dari Komisi E DPRD Jabar Photo: Rian

KutaiKartanegara.com - 09/08/2006 21:38 WITA
Sebanyak 10 orang anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang dipimpin Drs Nur Supriyanto MM tadi siang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kedatangan anggota DPRD Jabar ke Kukar ini diterima oleh Asisten IV Pemkab Kukar Bidang Kesra Drs H Basran Yunus MM didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr H Abdurrahman dan Kasubdin Peningkatan Mutu Dinas Pendidikan Kukar Drs H Akhdar Rifa’i MM di Aula Kantor Dinas Kesehatan, Tenggarong.

Menurut pimpinan rombongan DPRD Jabar Drs Nur Supriyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Jabar, tujuan kunjungan kerja ini guna menggali informasi khususnya tentang pelaksanaan pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. "Karena kami mendengar bahwa Kukar telah mengalokasikan anggaran pendidikannya sebesar 20% dari APBD," katanya.

Sedang di sektor kesehatan, lanjutnya, Kukar juga telah mengembangkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas. Menurutnya, kendati antara Kukar dan Jabar memiliki perbedaan status pemerintahan, geografis dan kultur masyarakat yang berbeda, namun komitmen dalam pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan patut ditiru.

"Oleh karenanya Komisi E DPRD Jabar merasa perlu menggali informasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kukar terutama bidang kesehatan dan pendidikan," katanya.

Sementara Asisten IV Pemkab Kukar H Basran Yunus mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan di Kukar sebenarnya lebih dari 20 %. "Bahkan hampir mencapai 30%," katanya.

Menurutn Basran Yunus, anggaran bagi sektor pendidikan yang relatif besar karena sesuai dengan komitmen Pemkab Kukar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dimana komitmen ini selaras dengan sasaran utama grand strategy yang tertuang dalam program Gerbang Dayaku Tahap II.

Ditambahkannya pula bahwa besarnya anggaran pendidikan ini sudah termasuk biaya penyediaan dan perbaikan sarana pendidikan serta insentif bagi semua guru sekolah negeri maupun swasta sebesar Rp 750 ribu per bulannya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr H Abdurrahman mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu. "Bahkan bagi pasien kurang mampu, bila harus dirujuk ke Rumah Sakit diluar Kukar, kami akan menanggung biaya transportasi dan pengobatannya. Karena dana untuk membantu keluarga miskin telah tersedia sebesar Rp 35 Milyar," tegasnya.

Sedang Kasubdin Peningkatan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Kukar Akhdar Rifa’i menjelaskan secara detil tentang pendidikan gratis oleh Pemkab Kukar. "Selain membebaskan biaya SPP mulai dari tingkat SD hingga SLTA, juga diberikan insentif bagi para guru. Dan bagi guru di pedalaman dan wilayah terpencil, Pemkab Kukar memberikan uang insentif lebih besar dibanding guru yang bertugas di kota," jelas Akhdar Rifa'i. (win)