Riset Penting Dalam Mengambil Kebijakan Publik

Suasana Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemkab Kukar di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar Photo: Rian

KutaiKartanegara.com - 31/07/2006 23:53 WITA
Sebuah riset dinilai sangat penting dalam mengambil sebuah kebijakan publik, karena kebijakan publik bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Jika rakyat senang terhadap kebijakan dari pemerintah tersebut, maka pemerintah akan sukses. Akan tetapi bila rakyat tidak suka dan marah, maka tunggu saja, pemerintahan akan dijatuhkan oleh rakyat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Jakarta, Qodari, saat menjadi pembicara pada Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, tadi siang.

Menurutnya, riset sangat penting sebelum kebijakan publik diambil oleh pejabat setingkat kepala daerah seperti Gubernur atau Bupati, atau pimpinan di tingkat Kepala Dinas (Kadis) agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat.

Qodari kemudian mencontohkan beberapa kebijakan makro yang seharusnya mendahulukan riset terlebih dahulu seperti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sekarang terbukti berdampak begitu besar seperti naiknya harga-harga yang diakibatkan kebijakan tersebut. Belum lagi banyak perusahaan yang lari dari Indonesia akibat kenaikan BBM.

"Dua contoh kebijakan makro yang sekarang ini tidak berdasar riset, yaitu kenaikan BBM dan juga pemberian kepada masyarakat langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyebabkan terjadi konflik hampir di tiap daerah ketika mengimplementasikan kebijakan tersebut," paparnya.

Ditambahkan Qodari, sebelum memulai riset kita harus mengikutsertakan masyarakat karena walau bagaimana pun rakyat adalah subyek pembangunan.

"Apalagi di era era Otonomi Daearah seharusnya rakyat diberikan porsi sebesar-besarnya dalam menentukan kebijakan. Jangan sampai tidak!" tegasnya.

Lebih lanjut Qodari menjelaskan, aparatur pemerintah harus tahu makna kebijakan publik berdasarkan riset. Pengertian sederhananya adalah bagaimana penelitian ilmiah adalah faktor penentu pengambil kebijakan.

"Riset terkadang terhambat kepada persoalanan dana dan juga kondisi lapangan untuk melakukan riset. Kalau dana minim, saya optimis riset tidak akan berjalan sesuai dengan ilmu terapannya dan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila kita berkaca terhadap negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, pemerintahannya selalu memberikan pos anggaran yang besar untuk riset, Sehingga kedua negara tersebut bisa maju seperti sekarang," ungkapnya.

Dibuka Menpan
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemkab Kukar yang berlangsung selama 4 hari ini dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan) Taufik Effendi, Jum'at (28/07) lalu, di Hotel Singgasana Tangga Arung.

Pelatihan peningkatan kompetensi ini sendiri digelar Pemkab Kukar bekerjasama dengan Yayasan Komunal, Jakarta. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan aparatur, membuat kesadaran baru bagi pegawai yang dituntut responsive terhadap masyarakat, sebagai moralitas yang semula cenderung dilayani menjadi melayani. (ian)