Aksi Demo Kecam Malaysia di Kukar

Demonstrasi mengecam Malaysia yang mengklaim wilayah Ambalat di Kantor Bupati Kukar, Selasa (08/03) siang
Photo: Yanda

KutaiKartanegara.com - 08/03/2005 14:59 WITA
Klaim negeri jiran Malaysia terhadap wilayah Ambalat yang berada di ujung utara provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah meningkatkan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Pihak TNI bahkan telah menempatkan kekuatan militernya di wilayah perairan Ambalat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia terhadap wilayah tersebut.

Pemberitaan yang gencar dari berbagai media tanah air mengundang reaksi sentimen anti-Malaysia di berbagai pelosok Indonesia, tak terkecuali di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong.

Puluhan demonstran dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kukar, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kukar dan Forum Kota (Forkot) Tenggarong tadi siang mendatangi Kantor Bupati Kukar untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya usai melakukan aksi sama didepan Markas Kodim 0906/Tenggarong.

Dalam orasinya, demonstran mengecam pihak Malaysia yang kini mengklaim wilayah Ambalat setelah sebelumnya berhasil merebut pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah NKRI. "Ambalat secara mutlak merupakan bagian dari NKRI, hal ini sesuai dengan kesepakatan yang berpedoman pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah disetujui PBB," tandas Junaidi dari PMII Kukar.

Assisten III HM Husni Thamrin didampingi Kasi Pembinaan Operasional Satpol PP Kukar Bambang S ketika menerima demonstran Photo: Agri

Dihadapan Assisten III HM Husni Thamrin, demonstran menyampaikan tiga tuntutannya kepada pemerintah dan TNI. Pertama, TNI harus mempertahankan kedaulatan bangsa dan menindak tegas terhadap ekspansi yang dilakukan Malaysia, bahkan kalau perlu dengan menggunakan kekuatan bersenjata alias perang.

Kedua, menuntut Kodim 0906 dan Pemkab Kukar membuat rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia agar menindak tegas tanpa mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Malaysia. Dan terakhir, Pemerintah RI secepatnya menyelesaikan permasalahan perbatasan wilayah NKRI agar tidak terulang kembali permasalahan seperti lepasnya Sipadan dan Ligitan.

Assisten I Pemkab Kukar Drs HM Husni Thamrin MM kepada para pengunjukrasa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini. "Apapun bentuk pelanggaran terhadapan kedaulatan NKRI, harus kita pertahankan," tandas HM Husni Thamrin didampingi Kepala Seksi Pembinaan Operasional Satpol PP Kukar Bambang S.

Husni Thamrin berjanji akan meneruskan aspirasi warga Kukar kepada pemerintah pusat dengan mengirimkan rekomendasi dukungan Pemkab Kukar terhadap langkah-langkah penegakan kedaulatan NKRI di wilayah Ambalat.

Usai penyampaian aspirasi serta berdialog dan bertatap muka dengan Assisten III Pemkab Kukar HM Husni Thamrin, para demonstran mengakhiri aksi damainya dan membubarkan diri dengan tertib. (win/nop)