Mendiknas RI: Banyak Ruang Sekolah Rusak, Aib Pendidikan Kaltim
Mendiknas RI Prof Dr Bambang Sudibyo MBA diapit Ketua DPRD H Bactiar Effendi (kiri) dan Bupati H Syaukani HR saat memberikan pengarahannya Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 14/07/2006 16:53 WITA
Banyaknya kondisi sekolah yang rusak di provinsi Kalimantan Timur dan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada khususnya, mendapat perhatian serius dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Prof Dr Bambang Sudibyo MBA.
Berdasarkan data yang dimilikinya, secara blak-blakan Mendiknas RI menyebutkan bahwa persentase kerusakan ruang kelas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kukar mencapai 59%, melebihi rata-rata kerusakan ruang kelas se-Kaltim yang hanya sekitar 50%.
"Untung Kukar ini tidak rawan gempa seperti Yogyakarta. Kalau kena gempa sedikit saja, ambruk. Kalau ada korban satu saja, pak Bupati bisa kerepotan," ujar Mendiknas RI Bambang Sudibyo setengah bercanda saat memberikan pengarahan kepada jajaran pendidik se-Kukar di gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Kamis (13/07) kemarin.
Bupati Kukar Prof Dr H Syaukani HR MM dan Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi yang duduk di sebelah sang Menteri hanya dapat tersenyum mendengar komentar tersebut.
Oleh karena itu, Mendiknas meminta Pemkab Kukar memperhatikan betul masalah ini untuk memperbaiki mutu dan memperluas akses pendidikan di Kukar. "Bagaimana kita memperbaiki mutu kalau ruang kelasnya saja rusak?" kata Mendiknas Bambang Sudibyo.
Ditambahkan Mendiknas, pihaknya akan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman-red) dengan Pemprov Kaltim dan seluruh pimpinan daerah Kabupaten/Kota se-Kaltim dalam rangka merehab bangunan sekolah yang rusak tersebut secara bersama-sama.
"Jadi pemerintah pusat mengambil porsi 50%, pemerintah daerah porsinya 50%. Kita rehab ruang kelas yang rusak karena ini adalah aib pendidikan Kaltim. Aib ini harus kita hilangkan secepat mungkin," tegasnya.
Dia berharap perbaikan sekolah-sekolah di Kaltim tersebut dapat selesai dalam waktu 2 tahun. "Paling lama kalau digarap, 3 tahun selesai," harap Bambang Sudibyo yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini. (win)
|