Aktivis HMI Cabang Tenggarong Demo Dinas Pendidikan Kukar

Suasana aksi unjukrasa HMI Cabang Tenggarong di halaman kantor Dinas Pendidikan Kukar, Selasa (02/05) kemarin
Photo: Ryan

KutaiKartanegara.com - 03/05/2006 16:38 WITA
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Selasa (02/05) kemarin diwarnai aksi unjukrasa oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong.

Mereka mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar, untuk menemui Kepala Dinasnya. Namun Kepala Disdik Kukar Drs HM Idrus Sy Msi tidak berada di tempat karena bertugas ke luar daerah.

Anggota HMI Tenggarong akhirnya hanya diterima dua pejabat di lingkungan Disdik Kukar yakni Kepala Sub Program Drs H Akhdar Rifai MM dan Kasub Sarana dan Prasarana Drs Asmara Diharja MM di halaman kantor tersebut.

Aksi demo yang dimulai dari halaman Kampus Unikarta Tenggarong ini, diselingi orasi sambil membawa bendera organisasi, spanduk maupun poster yang bertuliskan berbagai pesan dan tuntutan.

Para pengunjukrasa ketika diterima para pejabat Dinas Pendidikan Kukar Photo: Ryan

Unjukrasa aktivis HMI Tenggarong yang diikuti sekitar 40 orang ini dilakukan untuk meminta kejelasan anggaran pendidikan sebesar 20% yang tercantum dalam APBD Kukar 2006 yang telah ditetapkan DPRD Kukar baru-baru ini.

Menurut Hendy Yuzar selaku Koordinator Lapangan aksi ini, pihaknya ingin mengetahui dana 20% dari anggaran pendidikan itu dipergunakan untuk apa saja. "Kalau 20% dari APBD Kukar 2006 sebesar Rp 3,7 triliun itu, maka Disdik menerima anggaran minimal sekitar Rp 500 hingga 600 milyar pada tahun ini," ujarnya.

Sementara kondisi gedung sekolah, terangnya, masih banyak yang tak layak pakai untuk proses belajar mengajar. Di sisi lain, pungutan sekolah dengan berbagai dalih, acap dilakukan terhadap siswa.

Menjawab berbagai tuntutan mahasiswa itu, Drs Akhdar Rifai mengakui bahwa untuk anggaran operasional maupun program yang diperoleh Disdik Kukar dalam APBD 2006 hingga saat ini belum diketahui secara pasti besarannya. "Karena masih dalam proses administrasi oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kukar," katanya.

Salah seorang pengunjukrasa membawa rangkaian bunga sebagai wujud penghargaan mereka kepada guru Photo: Ryan

Sedang upaya perbaikan infrastruktur pendidikan (fisik gedung sekolah-red) yang rusak, bukan tanggungjawab Disdik, namun menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Diakui Akhdar Rifai, memang pihaknya menyadari ada sekitar 40% prasarana sekolah di Kukar yang perlu diperbaiki, namun semua itu harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan banyak pihak. "Yang jelas Disdik Kukar sudah memperjuangkan dan melakukan hal yang terbaik untuk memajukan dunia pendidikan di Kukar baik melalui bantuan APBN maupun APBD Provinsi," jelasnya.

Menanggapi pungutan yang dilakukan pihak sekolah, Kasub Sarana dan Prasarana Drs Asmara Diharja MM mengatakan, pungutan yang terjadi itu hanya untuk keperluan minimal seperti biaya pendaftaran dan ulangan umum. "Itu pun atas persetujuan dan kebijakan dari Komite Sekolah masing-masing. Dan pungutan yang dilakukan itupun dengan cara subsidi silang. "Jadi hanya siswa yang mampu saja dipungut," kata Asmara Diharja.

Asmara Diharja juga menghargai sikap kritis mahasiswa terhadap kinerja lembaganya. "Harapan kami mahasiswa termasuk komponen masyarakat lainnya melaporkan bila terjadi penyimpangan di lapangan agar dapat dilakukan tindakan tegas," harapnya.

Usai berdialog dan mendapat penjelasan dari kedua pejabat Disdik Kukar itu, akhirnya para pendemo membubarkan diri dengan tertib kembali. (ale/yan)