Simulasikan Pengamanan Pemilu 2019, Polisi Siap Antisipasi Demo Anarkis

Aksi anarkis pengunjukrasa merupakan salah satu potensi kerawanan dalam Pemilu yang harus siap diantisipasi petugas pengamanan
Photo: Agri

Pihak kepolisian selalu bersikap persuasif terhadap para pengunjukrasa Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 22/03/2019 23:24 WITA
Satu orang pengunjukrasa tertembak dalam aksi demo anarkis yang dilakukan sekelompok massa di depan KPU Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, Jum'at (22/03) pagi.


Massa yang tak puas dengan hasil Pemilu ini semakin beringas setelah mengetahui ada rekannya yang tertembak. Mereka pun menyerang petugas Dalmas Polres Kukar yang telah disiagakan untuk mengamankan KPU Kukar.


Petugas pun harus menembakkan gas airmata untuk membubarkan demonstran. Setelah situasi berhasil dikendalikan, penjagaan gedung KPU Kukar pun ditingkatkan dengan pemasangan kawat berduri guna mengantisipasi aksi lanjutan dari pengunjukrasa.


Aksi demo anarkis yang berujung bentrokan antara pengunjukrasa dengan petugas keamanan tersebut bukanlah kejadian sebenarnya. Namun merupakan bagian dari simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkot) dalam rangka pengamanan Pemilu Serentak 2019 yang digelar di lapangan parkir Stadion Rondong Demang, Tenggarong.


Petugas melontarkan gas air mata untuk membubarkan pengunjukrasa yang melakukan tindakan anarkis
Photo: Agri

Sebelum dilakukan simulasi pengamanan beberapa tahapan Pemilu, terlebih dahulu dilakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mahakam yang diikuti personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub Kukar, BPBD, Satpam, hingga Linmas se-Kukar.


Apel Gelar Pasukan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0906/TGRLetkol Czi Bayu Kurniawan dan Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar yang ditandai dengan pemeriksaan pasukan.


Menko Polhukam RI Wiranto dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Dandim 0906/TGR Letkol Czi Bayu Kurniawan dan Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar mengatakan, Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 jenis pemilihan dalam waktu bersamaan.


"Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota Parpol dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan, akan tetapi juga pada pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan," ujarnya.


Ditambahkan Menko Polhukam, penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraan. "Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap Daerah," katanya lagi.


TNI- Polri selaku Institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu 2019, lanjut Menko Polhukam, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut, harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku.


Selain itu, Menko Polhukam juga meminta kepada anggota TNI-Polri disamping melaksanakan tugasnya mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2019, juga harus mampu untuk mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. "Sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita bohong atau hoax yang beredar dan menimbulkan keresahan," demikian harapnya. (win)