PPSP Unikarta Bahas Pengembangan Program Desa Mandiri di Kukar
 Suasana diskusi publik yang membahas pengembangan Desa Mandiri di Pendopo Wabup Kukar, Tenggarong, Selasa (27/12) kemarin
Photo: Agri
Wabup Edi Damansyah menerima cenderamata yang diserahkan Wakil Rektor III Unikarta Sujiman
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 28/12/2016 21:42 WITA
Sejak tahun 2013 silam, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui dinas/instansi terkait telah mencanangkan program pengembangan Desa Mandiri di beberapa desa pilihan se-Kukar. Namun yang jadi pertanyaan, apakah program tersebut telah berhasil dilaksanakan? Jika berhasil, desa mana yang bisa jadi model percontohan pelaksanaan Desa Mandiri?
Topik seputar pengembangan Desa Mandiri inilah yang jadi bahasan dalam diskusi publik garapan Pusat Studi Politik dan Pemerintahan (PPSP) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang berlangsung di Pendopo Wabup Kukar, Tenggarong, Selasa (27/12) kemarin.
Diskusi dengan tema "Desa Mandiri: Membangun Kutai Kartanegara dari Pinggiran" ini menghadirkan Wabup Kukar Edi Damansyah dan Ketua PPSP Efri Novianto sebagai narasumber.
Wabup Kukar Edi Damansyah mengakui jika pelaksanaan program Desa Mandiri di Kukar hingga saat ini masih belum maksimal atau tidak mencapai target yang diharapkan.
Menurut Edi, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha hingga perguruan tinggi, komunitas atau masyarakat untuk mewujudkan sebuah desa yang mandiri, maju dan sejahtera.
"Kami mengajukan konsep Bena Kampong Etam yakni sebuah gerakan yang membangkitkan kembali nilai-nilai gotong royong dan kepedulian masyarakat pada daerah tempat tinggalnya yakni desa/kelurahan dengan prinsip kebersamaan, kemandirian/swadaya, kemitraan, kesetaraan dan keberlanjutan dengan mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki," ujarnya.
Sementara dikatakan Ketua PPSP Efri Novianto, masalah yang dihadapi oleh desa adalah kemiskinan, kesenjangan wilayah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM dan rendahnya kapasitas Desa. "Seluruh program seharusnya diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Desa," katanya.
Ditambahkan Efri, yang menjadi muara dari seluruh persoalaan yang dihadapi oleh pemerintah Desa adalah persoalan pembiayaan atau keuangan. "Oleh karena itu seharusnya seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah menciptakan kemandirian keuangan, sehingga Desa mampu membiayai pembangunan Desa-nya sendiri," ungkapnya.
Terkait permasalahan rendahnya kualitas SDM aparatur Desa, lanjutnya, maka dibutuhkan pelatihan bagi aparatur Desa yang sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa.
Kemudian terkait dengan rendahnya daya saing Desa, semua komponen di semua tingkatan baik Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa, harus bersinergi meningkatkan daya saing Desa sesuai dengan potensi masing-masing Desa, yang tidak bisa diseragamkan.
"Jadi diperlukan pemetaan seluruh potensi Desa, seperti pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian fokus pembangunan dan program Desa Mandiri diarahkan dalam rangka meningkatkan daya saing desa sesuai dengan potensi yang dimiliki," pungkasnya.
Kegiatan diskusi bulanan PPSP Unikarta kemarin diikuti oleh puluhan peserta, mulai dari kalangan mahasiswa, aparatur desa hingga perwakilan dinas/instansi di lingkungan Pemkab Kukar. (win)
|
