Dari 7.444 Pegawai Honorer, Hanya 7.106 Yang Terdata Hingga Desember 2005
Beberapa pegawai honorer Pemkab Kukar ketika memeriksa langsung nama mereka dalam komputer BKD Kukar
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 17/01/2006 18:02 WITA
Setelah melakukan pendataan ulang jumlah tenaga honorer di seluruh dinas/instansi hingga kecamatan se-Kutai Kartanegara (Kukar), Bupati Kukar H Syaukani HR melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengumumkan 7.106 tenaga honorer yang terdata hingga bulan Desember 2005.
Menurut Kepala BKD Kukar dr H Didi Marzuki MM, pengumuman hasil pendataan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan BKD Provinsi Kaltim bahwa jumlah pegawai honorer di Kukar setelah didata ulang mencapai 7.106 orang.
"Karena jumlah tenaga honorer yang ada dalam data sebelumnya mencapai 7.444 orang. Namun setelah didata ulang hanya mencapai 7.106 orang," ujar Didi Marzuki.
Sebagian pegawai yang belum tercantum dalam hasil pengumuman, diberikan kesempatan untuk mendaftar ulang
Photo: Agri | | |
Tak pelak suratkabar Pos Kota yang hari ini memuat pengumuman hasil pendataan pegawai honorer ini menjadi incaran seluruh tenaga honorer di Kukar untuk memeriksa ada tidak nama mereka dalam daftar tersebut.
Namun ada sebagian nama tenaga honorer yang tidak tercantum didalam koran tersebut sehingga para pegawai honorer dari beberapa dinas/instansi tersebut mendatangi BKD Kukar untuk menanyakan langsung mengapa nama mereka tidak ada dalam pengumuman yang dimuat harian Pos Kota.
Setelah dicek ulang dalam database pegawai honorer di BKD Kukar, ternyata ada beberapa nama tenaga honorer yang terdata namun ketinggalan dimuat dalam pengumuman di suratkabar Pos Kota karena kesalahan teknis.
Dari pantauan KutaiKartanegara.com tadi siang, kesibukan tampak terjadi di kantor BKD Kukar yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar.
Sebagian pegawai honorer yang namanya tidak tercantum sibuk mendaftar ulang dan diberi kesempatan oleh pihak BKD Kukar hingga 2 hari terakhir.
Ketika ditanya apakah dari sekian ribu pegawai honorer yang terdata akan dipangkas atau tidak diperpanjang kontraknya tahun ini, menurut Didi Marzuki masalah pemangkasan tersebut tergantung dari kebijakan Bupati Kukar. (win)
|
