Laporan Keuangan Pemkab Kukar Raih Opini WTP Murni

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim menyerahkan dokumen LHP BPK RI kepada Bupati Rita Widyasari dan Ketua DPRD Kukar Salehuddin Photo: Murdiansyah

KutaiKartanegara.com - 31/05/2016 08:31 WITA
Untuk ke empat kalinya secara berturut-turut, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2015. Yang membanggakan, opini WTP yang diperoleh kali ini tanpa catatan sama sekali atau WTP murni.


Piagam penghargaan berikut dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Adi Sudibyo, kepada Bupati Rita Widyasari dan Ketua DPRD Kukar Salehuddin di Samarinda, Senin (30/05) kemarin.


Selain kepada Kukar, BPK RI Perwakilan Kaltim juga menyerahkan LHP atas LKPD tahun anggaran 2015 kepada Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim seperti Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Bontang dan Samarinda.


Bupati Kukar Rita Widyasari pun menyatakan sangat bersyukur Pemkab Kukar di bawah kepemimpinannya berhasil mempertahankan opini WTP dalam empat tahun berturut-turut. Apalagi predikat WTP yang diperoleh kali ini adalah WTP murni.


"Alhamdulillah, Kukar kembali meraih WTP dari BPK. Ini yang ke empat kalinya dan leganya luar biasa karena seperti kata bijak, mempertahankan itu lebih susah dari pada mendapatkan," ujar Bupati Rita Widyasari di hadapan awak media.


Menurut Rita, raihan prestasi ini tak lepas dari kerja keras jajaran SKPD hingga para PNS di bawahnya. "Saya melihat ada perubahan perilaku dari PNS sehingga tidak ada lagi temuan-temuan dari BPK. Contohnya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) sudah nihil," ujarnya.


Kemudian di lingkup PU (Pekerjaan Umum) yang jadi sampel penilaian juga sudah tidak ada lagi temuan alias nihil. "Jadi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya, karena pengusaha dan PNS di Kukar sudah mengerti dan menyadari bahwa uang Negara adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (win)