Tuntut Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo dan DPRD Kukar Didemo Warga

Para pengunjukrasa membawa keranda sebagai simbol matinya UU Keterbukaan Informasi Publik di Kukar
Photo: Agri

Pengunjukrasa menilai Pemkab Kukar masih belum terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 25/05/2016 22:11 WITA
Aksi unjuk rasa kembali terjadi di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, Rabu (25/05) siang. Kali ini aksi damai dilakukan puluhan warga dari berbagai elemen yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Menuntut Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Guna Pemberantasan Korupsi.


Ada dua sasaran yang dituju para pengunjukrasa dalam aksi damai tersebut, yakni kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar sebagai Sekretariat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Kukar, dan terakhir di gedung DPRD Kukar.


Dalam aksi yang mendapat pengamanan ketat dari aparat Polres Kukar ini, para pengunjukrasa membawa keranda yang tertutup kain hitam sebagai simbol matinya Undang-Undang RI Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kukar.


Selain itu, pengunjukrasa juga membawa sejumlah poster berisikan protes dan sindiran terhadap Pemkab Kukar yang dinilai masih kurang transparan dan tertutup untuk memberikan informasi publik.


"Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemkab Kukar yang tidak transparan dan begitu sulit untuk memberikan informasi publik. Salah satunya kepada JATAM meski gugatan mereka sudah menang di MA," kata Yunus Ruru selaku koordinator aksi saat berada di kantor Diskominfo Kukar.


Yunus yang juga Ketua Umum Forum Kontraktor Lokal (Fortal) Kukar itu mengeluhkan betapa sulitnya masyarakat untuk memperoleh informasi di beberapa SKPD. "Seakan-akan ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Contohnya saja tidak transparannya Rencana Kerja Proyek, sehingga banyak muncul proyek-proyek siluman," ujarnya.


Para pengunjukrasa saat berada di kantor Diskominfo Kukar yang diterima Kepala Diskominfo H Surip beserta jajarannya
Photo: Agri-

Ketua DPRD Kukar Salehuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar H Rudiansyah saat menerima para pengunjukrasa Photo: Agri

Aksi unjuk rasa Gerakan Masyarakat Menuntut KIP ini selain melibatkan para pengusaha lokal, juga diikuti para aktivis dari sejumlah LSM, mahasiswa hingga pedagang pasar malam.


Berbagai keluhan terkait transparansi dan janji-janji Pemerintah yang tak terealisasi disampaikan pengunjukrasa baik di Diskominfo Kukar maupun DPRD Kukar.


Kepala Diskominfo Kukar H Surip saat menerima pengunjukrasa mengatakan, upaya Pemkab Kukar untuk melayani permintaan informasi publik sebenarnya telah berjalan baik. Bahkan PPID tak hanya dibentuk di seluruh SKPD, namun hingga ke tingkat Kecamatan hingga Kelurahan.


"Memang tidak semua informasi bisa ditampilkan melalui website, tapi untuk beberapa informasi yang memang dibutuhkan, akan kita coba layani jika memang dimintakan," terang Surip.


Sementara saat berada di DPRD Kukar, para pengunjuk rasa diterima langsung Ketua DPRD Kukar Salehuddin beserta Wakil Ketua DPRD Kukar anggota dewan lainnya. Di hadapan pengunjukrasa, Salehuddin memberikan apresiasi dan sangat mendukung atas apa yang jadi tuntutan mereka. "Yang pasti kami akan selalu berada di samping masyarakat," ujarnya. (win)