Demo Ricuh Warnai Pelantikan Anggota DPRD Kukar
 Kericuhan aksi unjuk rasa warnai pelantikan 45 Anggota DPRD Kukar periode 2014-2019 di Tenggarong, Kamis (14/08) sore kemarin
Photo: Agri
Para pengunjukrasa berorasi di depan pintu gerbang halaman gedung DPRD Kukar
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 15/08/2014 13:20 WITA
Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa pada saat pelantikan 45 Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2014-2019, Kamis (14/08) kemarin, di Tenggarong.
Kericuhan terjadi setelah para pengunjukrasa yang tergabung dalam GEMPUR atau Gerakan Peduli Masyarakat Kukar ini tak diperkenankan masuk ke halaman gedung DPRD Kukar yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Saling dorong antara mahasiswa dengan aparat tak dapat terhindarkan di depan pintu gerbang DPRD Kukar. Situasi semakin memanas ketika salah seorang anggota kepolisian memukul pengunjukrasa dengan tongkat.
Hal ini memicu kemarahan beberapa mahasiswa yang berupaya mengejar anggota polisi yang melakukan pemukulan. Satu unit mobil water canon milik Polres Kukar langsung meluncur mendekati lokasi setelah kericuhan terjadi.
Namun water canon tersebut tak sempat menyemprotkan air lantaran kericuhan tersebut berhasil diredam oleh pihak keamanan dan pengunjukrasa sendiri.
Aksi saling dorong terjadi ketika para pengunjukrasa berusaha memasuki halaman gedung DPRD Kukar yang dikawal ketat aparat keamanan
Photo: Agri
Kericuhan antara pengunjukrasa dengan aparat keamanan berhasil diredam oleh masing-masing pihak
Photo: Agri | | |
Karena tak diizinkan memasuki gedung DPRD Kukar, para pengunjukrasa akhirnya memilih untuk duduk membentuk lingkaran di tengah jalan. Mereka kemudian melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat serta aparat hukum yang melindungi anggota dewan bermasalah.
"Sebenarnya kami hanya ingin bersilaturahmi dan melihat langsung para anggota dewan terpilih. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kepada mereka," ujar M Alfian Muzzaki, koordinator aksi GEMPUR.
Tuntutan dan rekomendasi tersebut, lanjut Alfian, dimaksudkan agar perjalanan anggota dewan periode 2014-2019 tidak sama seperti sebelumnya, yang beberapa diantaranya tersandung kasus korupsi serta narkoba.
"Kami hadir untuk mengingatkan pentingnya moralitas Anggota DPRD Kukar dalam memperjuangkan nasib rakyat. Jangan sampai kasus-kasus seperti narkoba maupun korupsi kembali terjadi di DPRD Kukar. Karena pada periode lalu, hal ini sering terjadi. Oleh karena itu, kami dari GEMPUR siap dan akan terus mengontrol tugas dan fungsi anggota DPRD Kukar," tegas mahasiswa Fakultas Pertanian Unikarta Semester 9 ini.
Ditambahkan Alfian, aksi unjuk rasa oleh GEMPUR melibatkan sejumlah elemen seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kukar, PMII Metro Kukar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Kukar, Himpunan Mahasiswa Tabang, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kukar. (win)
|
