RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Akan Diresmikan Mendagri

Bangunan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang siap beroperasi memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Samboja dan sekitarnya Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 17/11/2005 13:02 WITA
Kecamatan Samboja tak lama lagi akan memiliki sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berstandar Tipe C yang merupakan rumah sakit kedua di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) setelah RSUD AM Parikesit di Tenggarong.


Bangunan rumah sakit yang telah mendapat persetujuan DPRD Kukar dengan nama RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (nama raja pertama Kerajaan Kutai Kartanegara-red) atas usulan Bupati H Syaukani HR ini telah rampung dikerjakan.


Namun yang masih terus dikerjakan hingga saat ini adalah penataan meubelair seperti meja, kursi, lemari, ranjang pasien dan peralatan-peralatan medis lainnya baik untuk pemeriksaan kesehatan, perawatan pasien maupun operasi.

Seorang pekerja sibuk membenahi salah satu bagian bangunan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Photo: Agri

Menurut Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dr Jantje Taroreh, rumah sakit yang dipimpinnya memiliki kapasitas sebanyak 32 tempat tidur untuk pasien rawat inap. Selain itu dilengkapi pula dengan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang radiologi, laboratorium, apotik, Intensive Care Unit (ICU), dan fasilitas-fasilitas lainnya.


"Rumah sakit ini akan didukung oleh sedikitnya empat dokter spesialis, seperti dokter spesialis bedah, kebidanan, penyakit anak dan penyakit dalam," kata dr Jantje.


Ketika ditanya kapan RSUD di Samboja tersebut diresmikan, dr Jantje belum dapat memastikan karena dari Protokol Pemkab Kukar masih melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri mengenai kesediaan Mendagri HM Ma'ruf meresmikan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sekaligus Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun.


"Sebenarnya Mendagri sempat dijadwalkan untuk meresmikan rumah sakit ini pada tanggal 12 Nopember lalu, namun karena padatnya kegiatan Mendagri akhirnya peresmian diundur hingga menunggu kepastian dari pihak Kementerian Dalam Negeri," demikian katanya. (win)