Kukar Tempati Peringkat ke-14
Kabupaten Dengan Prestasi Kinerja Sangat Tinggi

Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Rita Widyasari atas prestasi Kinerja Sangat Tinggi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah
Photo: Humas Kukar/Rudi

Bupati Rita Widyasari bersama piagam penghargaan yang diterimanya dari Mendagri Gamawan Fauzi Photo: Humas Kukar/Rudi

KutaiKartanegara.com - 27/04/2014 23:48 WITA
Hasil kerja keras Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dibawah kepemimpinan Bupati Rita Widyasari kembali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat.


Kali ini, penghargaan diberikan kepada Bupati Kukar atas prestasi Kinerja Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2012.


Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Bupati Kukar dalam acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah ke-18 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (25/04) lalu.


Prestasi tersebut tentu saja sangat membanggakan bagi Kukar. Pasalnya, dari total 506 kabupaten/kota se-Indonesia, hanya ada 35 Bupati dan 10 Walikota yang memperoleh penghargaan tersebut.


Dan Kukar sendiri menempati peringkat ke-14 untuk kategori Kabupaten setelah Kulon Progo, Gowa, Jepara, Pasaman, Sleman, Purbalingga, Pacitan, Bangkalan, Tuban, Jombang, Bogor, Ciamis dan Temanggung.


"Prestasi yang diterima kali ini sangat membanggakan. Karena berdasarkan penilaian terhadap LPPD Tahun 2012 yang dapat diakses secara online telah menempatkan Kukar di urutan 14, melonjak sangat jauh dari rangking Kukar ditahun 2011 yang hanya berada di peringkat 146 se-Indonesia," ungkap Rita.


Apa yang diperoleh Kukar ini, lanjut Rita, merupakan hasil kerja keras bersama. Sehingga, banyak hal yang telah diubah di Kukar, terutama dalam hal Reformasi Birokrasi.


"Salah satunya adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap kinerja akuntansi pemerintahan, selain adanya rekomendasi DPRD Kukar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap tahunnya yang dilaporkan ke tingkat provinsi dan dilanjutkan ke tingkat Pusat," terangnya.


Dengan diterimanya penghargaan tersebut, Bupati Kukar berharap agar semakin memacu kinerja aparaturnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.


"Terutama dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, semakin lengkapnya infrastruktur, serta semakin berkurangnya kasus korupsi di Kukar," ujarnya.


Sementara dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi, penilaian kinerja pemerintah daerah tersebut dihimpun dari sejumlah indikator yang bersifat menyeluruh. Mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan 34 urusan, hubungan pusat dan daerah, selain didukung kelengkapan data.


"Pencapaian tidak sekadar sektoral, namun menyangkut kinerja pemerintahan yang lebih detail seperti hubungan dengan legislatif, judikatif, dan fungsi lembaga negara lainnya," demikian kata Mendagri. (rud/win)