Aksi Demo Penolakan Awang Dharma Bakti Kembali Berlanjut

Suasana aksi damai yang digelar di gedung DPRD Kukar, Kamis (03/02) siang
Photo: Joe

Aji Ridwan Syahrani (kiri) didampingi Ketua I ABPEDSI Syafii Abdullah ketika menyampaikan orasinya di DPRD Kukar Photo: Joe

KutaiKartanegara.com - 03/02/2005 15:55 WITA
Memasuki bulan Pebruari, demonstrasi menuntut revisi atas SK Mendagri No 131.44-767 Tahun 2004 mengenai pengangkatan H Awang Dharma Bakti sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) kembali berlanjut hari ini.

Ratusan demonstran dari berbagai elemen masyarakat Kukar menggelar aksi damai dengan mendatangi gedung DPRD Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, tadi siang. Beberapa tokoh atau aktivis yang melakukan orasi dalam aksi damai ini diantaranya adalah Sekretaris Sultan Kutai Aji Ridwan Syahrani, Ketua I Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Syafii Abdullah, Ketua Persekutuan Dayak Kaltim (PDKT) Kukar Drs Samuel Robert Djukuw, Ketua Forum Solidaritas Guru Kukar Drs Syamsul Haidir, Ketua Aliansi Gerakan Mahasiswa Kukar Muhib bin Ali, Ketua PMII Kukar Amir dan Unsur Pendidikan Bersatu Kukar Bachrul SSos MM.

Sekretaris Sultan Kutai Aji Ridwan Syahrani yang juga Camat Anggana dalam orasinya mengatakan, polemik di Kukar harus di selesaikan dengan merevisi SK Mendagri. Ridwan mengkhawatirkan bila penyelesaian masalah ini masih berlarut-larut malah akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di Kutai.

Ketua PDKT Kukar Samuel Robert Djukuw yang juga Kepala Dinas Pariwisata Kukar turut menyampaikan orasinya Photo: Joe

Sementara Ketua ABPEDSI Syafii Abdullah selain mengecam arogansi Gubernur Kaltim Suwarna AF yang sewenang-wenang menunjuk Awang Dharma Bakti sebagai Pjs Bupati Kukar juga mengecam Ketua Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR) DPRD Kukar HM Irkham yang mengakui Awang Dharma Bakti sebagai Bupati Kukar.

"Sebagai warga di zona III Pemilu 2004, kami akan menkondisikan Irkham agar ditarik dari jabatannya sebagai anggota DPRD. Ini karena Irkham tidak aspiratif dengan konstituen dan mbalelo dalam mengemban amanat rakyat," ujarnya.

Sedang Ketua PDKT Kukar Samuel Robert Djukuw yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kukar mengatakan, warga Dayak Kukar menyesalkan sikap pemerintah pusat yang sewenang-wenang dalam menentukan pimpinan daerah. "Ini merupakan penghinaan terhadap martabat rakyat Kukar," katanya.

Sementara Ketua Aliansi Gerakan Mahasiswa Kukar Muhib bin Ali menilai SK Mendagri tersebut sebagai bentuk keputusan publik yang tidak memihak rakyat. "Oleh sebab itu, wajib hukumnya rakyat melawan keputusan tersebut," tandas mahasiswa Fakultas Agama Islam Unikarta ini yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Kukar ini.

Sedang Ketua FSGK Syamsul Haidir maupun Ketua Unsur Pendidikan Bersatu Kukar Bachrul SSos MM dalam orasi yang intinya sama-sama menghendaki agar Awang Dharma Bakti segera hengkang dari jabatannya karena tidak memiliki legitimasi dari wakil rakyat.

Aksi damai para pendukung mantan Bupati Kukar H Syaukani HR yang berlangsung di gedung DPRD Kukar tadi siang melibatkan sekitar 500 massa, namun tidak mendapat respon dari 40 anggota DPRD Kukar. (joe)