Terbengkalai, Rita Sidak Proyek Perumahan Dinas DPRD

Bupati Rita Widyasari bersama Anggota DPRD Kukar dan pejabat terkait saat melakukan peninjauan ke salah satu rumah dinas DPRD Kukar
Photo: Agri

Bupati Rita Widyasari berdialog dengan Anggota DPRD Kukar yang turut serta dalam sidak Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 05/05/2011 22:44 WITA
Meski telah rampung sejak tahun 2008 silam, namun kompleks perumahan dinas DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang berada di Jalan Pahlawan, Tenggarong, tak kunjung dimanfaatkan.


Banyaknya Anggota DPRD Kukar yang menolak tinggal di kompleks perumahan tersebut membuat proyek yang menelan dana sebesar hampir Rp 60 milyar ini terkesan sia-sia.


Kini, kondisi perumahan dinas yang dibangun di atas lahan 2 hektar tersebut banyak yang rusak dan terbengkalai. Seperti cat yang mengelupas, banyaknya tanaman liar, kaca jendela yang pecah, dan bahkan ada perlengkapan rumah yang digondol maling.


Banyaknya bagian rumah yang rusak ditambah belum adanya aliran listrik menjadi alasan Anggota DPRD Kukar untuk menempati rumah dinas tersebut.


Mangkraknya proyek perumahan dinas DPRD Kukar ini mengundang keprihatinan tersendiri dari Bupati Rita Widyasari. Rita pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek bersama pejabat terkait, tadi sore.


Sejumlah Anggota DPRD Kukar juga turut serta dalam sidak ini. Mereka adalah Sugiyanto, Salehudin, Abdul Rachman, Suryadi dan Didik Agung Eko Wahono.


Saat meninjau salah satu rumah dinas, Rita pun kembali menanyakan mengapa Anggota Dewan tidak ingin menempati rumah dinas yang dibangun Pemkab Kukar sejak tahun 2004 tersebut.


"Karena kalau memang tidak mau, akan kita gunakan saja untuk perumahan pejabat eselon II. Sayang sekali kalau aset ini tidak kita manfaatkan. Kalau ada yang menggunakan, pasti rumah ini jadi lebih terawat," ujarnya.


Anggota DPRD Kukar Sugiyanto pun beralasan jika banyak rekan-rekannya lebih memilih tinggal di rumah pribadi masing-masing daripada di rumah dinas. "Biar bisa lebih dekat dengan rakyat," imbuhnya.


Terkait rencana perubahan peruntukan rumah dinas seperti yang diusulkan Bupati Kukar, menurut Sugiyanto pihak DPRD Kukar akan segera melakukan rapat paripurna untuk memutuskan apakah akan menempati perumahan tersebut atau tidak.



Sekedar informasi, proyek perumahan dinas DPRD Kukar dikerjakan sejak tahun 2004 hingga 2008. Perumahan ini terdiri dari 64 bangunan dengan luas 120 meter persegi untuk tiap rumahnya. (win)