Pemekaran Wilayah Pesisir Belum Sekarang
Mahdalena kecewa lantaran pemekaran Kutai Pesisir belum mendapat restu dari Bupati Rita Widyasari Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 16/02/2011 23:07 WITA
Keinginan masyarakat di wilayah pesisir untuk berpisah dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tampaknya belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Pasalnya, Bupati Rita Widyasari menegaskan tidak akan ada pemekaran di Kabupaten Kukar sebelum kesejahteraan masyarakat Kukar dan pembangunan infrastruktur di pedalaman berhasil tercapai.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Bupati Kukar Rita Widyasari dengan perwakilan perwakilan masyarakat pesisir yang Pro Pemekaran di Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, tadi siang.
Pertemuan yang berlangsung tertutup bagi kalangan pers ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tak hanya itu, puluhan warga Dayak yang pro Kukar Bersatu turut berjaga-jaga di luar ruang pertemuan.
Anggota DPRD Kukar dari wilayah pesisir Mahdalena tampak tak dapat menyembunyikan kekecewaannya usai pertemuan. Kepada para wartawan, Mahdalena menyatakan tidak ada niat baik dari Pemkab Kukar untuk memproses pemekaran wilayah pesisir.
"Kalau saya pribadi mengatakan wilayah pesisir sudah sangat layak dimekarkan karena kami tahu persis kondisi di lapangan. Perlu diingat membangun sebuah daerah, membagun suatu kecamatan itu merupakan kewajiban pemerintah. Mekar itu adalah hak masyarakat," ujarnya.
Kendati demikian, Mahdalena meminta kepada warga di pesisir untuk sering-sering membangun komunikasi dengan wakil rakyat serta Bupati Kukar. "Pada prinsipnya beliau setuju untuk dimekarkan, tetapi belum sekarang. Maunya Bupati selesaikan dulu infrastruktur di wilayah hulu," ujarnya.
Namun Mahdalena meminta Pemkab Kukar tidak melakukan prioritas pembangunan untuk wilayah tertentu. "Inilah yang memicu masyarakat pesisir berbondong-bondong menuntut pemekaran karena mereka merasakan tidak adanya keadilan," tegasnya.
Politisi dari Partai Patriot ini juga mengimbau kepada para wakil rakyat lainnya, terutama dari wilayah pesisir, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. "Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa sampaikan aspirasi mereka kalau bukan wakil rakyat," cetusnya. (win)
|