Peneliti Lemhanas Kaji Implementasi Comdev di Kukar

Ketua Tim Pengkaji Program comdev Lemhanas RI Drs H Radjab Semendawai SH Msi didampingi Wabup Kukar Samsuri Aspar ketika menyampaikan maksud kunjungannya ke Kukar Photo: Joe

KutaiKartanegara.com - 09/08/2005 19:24 WITA
Tim Pengkaji sekaligus Peneliti dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia dipimpin Drs H Radjab Semendawai SH MSi yang beranggotakan 2 orang masing-masing Marsekal Muda Dr Ir Suharso dan Drs Marwoto Suswito MM melakukan kajian awal tentang Implementasi Program Community Development (Comdev) dengan berbagai pihak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kedatangan tim peneliti Lemhanas ini diterima Wakil Bupati Drs H Samsuri Aspar MM di Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, tadi pagi. Menurut Ketua Tim Radjab Semendawai kunjungan ini dalam rangka mengkaji dan meneliti implementasi program comdev yang dilakukan pihak perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang ada di wilayah Kukar.

"Hasil kajian Lemhanas ini nanti akan dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) guna mendukung peningkatkan Ketahanan Nasional," ungkapnya.

Dua anggota tim peneliti Lemhanas RI Drs Marwoto Suswito MM (kanan) berdampingan dengan Marsma Dr Ir Suharso pada acara pertemuan perusahaan dan Pemkab Kukar Photo: Joe

"Sementara menurut anggota tim lainnya, Drs Marwoto Suswito MM, hampir semua program comdev di Indonesia belum dilakukan secara transparan sehingga masyarakat maupun pemerintah di daerah kurang merasakan dampak program comdev sebagai program yang dapat membantu meringankan beban pembangunan.

Selama ini program comdev selain tidak transparan juga tidak bersifat partisipatif dan akuntabel. Sehingga program comdev hanya sebagai program akal-akalan pihak perusahaan yang bersifat jangka pendek yang lebih menguntungkan pihak perusahaan," ujar Marwoto.

Padahal, lanjutnya, kehadiran suatu perusahaan di suatu wilayah harus memiliki kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat maupun wilayah. "Dengan program comdev yang transparan, akuntabel dan partisipatif, secara tidak langsung menjadikan perusahaan sebagai aset masyarakat karena dapat menampung tenaga kerja dan Pemda dengan PAD," paparnya seraya menyebut perusahaan rokok PT Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur, sebagai sala satu contoh.

Sementara Wakil Bupati Samsuri Aspar mengakui selama ini kesulitan mencari titik temu mengenai keterbukaan comdev. Upaya koordinasi acap dilakukan melalui rapat dan diskusi dengan perusahaan, namun hasilnya nol. "Kami hanya diberitahu sesaat akan meresmikan program comdev, tidak lebih dari itu. Padahal Pemkab bersama DPRD sepakat bahwa program comdev harus dicantumkan dalam APBD setiap tahun anggaran, sebagai pos sumbangan pihak ketiga," demikian kata Wabup Kukar.

Hadir dalam pertemuan dengan tim peneliti Lemhanas diantaranya pihak perusahaan swasta besar, BUMN dan BUMD yang beroperasi di Kukar, pimpinan dinas instansi serta Muspida dan sejumlah anggota DPRD Kukar. (joe)