Insentif 6 Bulan Belum Dibayar
Guru Ancam Mogok Ngajar

Anggota Komisi IV DPRD Kukar Siswo Cahyono berjanji tak akan tinggal diam jika Dinas Pendidikan ingkar janji membayarkan insentif guru
Photo: Agri

Salah seorang guru ikut berorasi dalam aksi unjukrasa di DPRD Kukar, Tenggarong Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 21/07/2010 14:53 WITA
Lantaran insentif selama 6 bulan belum dibayarkan, ratusan pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tadi siang melakukan aksi unjukrasa di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong.


Mereka menuntut agar insentif atau tambahan penghasilan bagi guru, baik PNS maupun Non PNS, formal dan non formal segera dicairkan. Jika tidak, para guru mengancam akan mogok mengajar.


Setelah sempat berorasi di teras depan gedung DPRD Kukar, sebanyak 20 orang perwakilan pengunjukrasa diterima Ketua DPRD Kukar Salehudin bersama Anggota Dewan lainnya di Ruang Banmus.


Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Salehudin didampingi Wakil Ketua Marwan, Ketua Komisi IV Suryadi dan anggotanya seperti Sukardi, Siswo Cahyono dan Jurniansyah. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kukar Abdul Syukur dan jajarannya turut hadir dalam pertemuan.


Sekretaris PGRI Kukar Jaka Rahayu Setiawan selaku juru bicara mengatakan, pihaknya meminta agar insentif tersebut dapat dicairkan paling lambat pada Sabtu (24/07) ini.


"Dalam artian uang sudah berada di tangan guru. Sedangkan untuk Non PNS baik formal maupun non formal, paling lambat Selasa, 10 Agustus,” kata Jaka.


Selain itu, mereka juga menuntut pencairan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hak pendidik seperti rapelan 80% dan 100%, kenaikan pangkat atau golongan, berkala dan lainnya yang menjadi hak pendidik, yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. PGRI meminta paling lambat dibayarkan pada 15 Agustus.


"Ketiga, kami ingin hak-hak sekolah segera dibayarkan seperti dana rutin, mobilisasi, subsidi pendidikan atau apapun namanya yang berkaitan dengan hak sekolah. Keempat, pembayaran tunjangan PNS Non Sertifikasi tahun 2009 yang belum dibayarkan selama 3 bulan," tegasnya.


Dalam pernyataannya, dewan mengatakan selama ini kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar sangatlah lelet. Pasalnya baru bereaksi setelah ada aksi. "Saya minta persoalan guru harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada demo-demo lagi yang berkaitan dengan guru. Jadi Disdik harus bergerak cepat," kata Salehudin.


Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kukar Abdul Syukur menyatakan akan berupaya memenuhi tuntutan pengunjukrasa dengan membayarkan insentif guru PNS paling lambat pada Sabtu ini. "Sedangkan yang non PNS, kami tidak bisa memasang target kapan. Paling tidak dalam satu bulan ini bisa dicairkan," ujarnya. (win)