Koalisi LSM Kukar: Pemkab Terkesan Cuci Tangan Terhadap Banjir Loa Ipuh

Salah seorang korban banjir di Loa Ipuh harus menggunakan perahu untuk bepergian Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 23/05/2010 23:06 WITA
Banjir yang sempat merendam pemukiman warga Loa Ipuh akibat jebolnya tanggul di perusahaan tambang batu bara pada awal April lalu masih menyisakan pembahasan alot mengenai tuntutan ganti rugi masyarakat.


Berdasarkan laporan tim verifikasi banjir, banjir Loa Ipuh 60% disebabkan aktivitas perusahaan tambang batu bara. Sedangkan sisanya sebanyak 40% dikarenakan faktor alam yakni curah hujan yang tinggi.


Menurut Koordinator Koalisi LSM Kutai Kartanegara (Kukar), Supardi, sedikitnya ada 3 perusahaan tambang yang harus bertanggungjawab atas banjir tersebut. Tiga perusahaan, yakni PT Tanito Harum, PT Multi Harapan Utama dan PT Bukit Menjangan Lestari, dituntut untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,5 milyar.


"Kami berikan apresiasi terhadap sikap 3 perusahaan tambang tersebut yang berniat baik dalam menangani musibah banjir Loa Ipuh. Walaupun permasalahan nilai ganti rugi ini masih menjadi perbincangan alot di manajemen masing–masing perusahaan. Semoga 3 perusahaan tersebut tetap berkomitmen dalam memberikan ganti rugi," ujarnya.


Kendati demikian, lanjut Supardi, pihaknya menyayangkan peran Pemkab Kukar dalam penanganan bencana banjir Loa Ipuh yang terkesan cuci tangan alias lepas tanggung jawab.


"Seharusnya ketika masalah banjir ini disepakati sebagai bencana maka secara otomatis, suka tidak suka maka Pemkab Kukar harus ikut juga bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana," cetusnya.


Selama ini, tambah Supardi, pihaknya melihat Pemkab Kukar hanya membebankan penanganan bencana ini kepada 3 perusahaan tambang. "Jika kita mencari kesalahan masing-masing, maka dapat dikatakan semuanya yang salah, terutama Pemkab Kukar yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan dan pemantauan aktivitas tambang," ungkapnya.


Oleh karena itu, Supardi berharap agar Pemkab Kukar dalam hal ini Pj Bupati Sulaiman Gafur dapat segera bersikap dalam hal penanganan banjir tersebut. "Jangan hanya menyalahkan perusahaan tambang dan menyalahkan alam saja. Yang terpenting adalah sikap nyata dan komitmen dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena musibah banjir," tegasnya. (win)