Dana Tak Cair, Pilkada Kukar Terancam Batal

Ketua KPU Kukar Rinda Desianti berharap agar dana Pilkada Kukar segera dicairkan pada bulan Oktober ini Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 03/10/2009 14:49 WITA
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Kartanegara (Kukar) 2010 terancam batal. Pasalnya, dana operasional untuk pelaksanaan tahapan demi tahapan Pilkada Kukar itu belum cair hingga saat ini.


Hal tersebut terungkap dari hearing atau rapat dengar pendapat antara pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pihak DPRD dan Pemkab Kukar yang berlangsung di Tenggarong, Jum'at (02/10) pagi.


Menurut Ketua KPU Kukar, Rinda Desianti, jika sampai Oktober ini dana dari APBD Kukar 2009 tak kunjung cair, maka tahapan demi tahapan Pilkada yang telah disusun bakal terganggu.


"Jika bulan Oktober ini dananya tak juga dikucurkan, terpaksa kami harus menghentikan tahapan-tahapan Pilkada. Karena kami tidak sanggup untuk menalangi dengan menggunakan dana pribadi atau mengutang sana-sini," imbuhnya.


Dikatakan Rinda, tahapan demi tahapan Pilkada sudah dimulai sejak September dengan melakukan penjaringan terhadap calon Panitia Pengawas Pilkada dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan.


Dan dalam waktu dekat akan memasuki penjaringan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Pantia Pemungutan Suara di tingkat Desa/Kelurahan se-Kukar.


"Semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena didalamnya ada honor penyelenggara, pembelian ATK, biaya operasional, biaya transportasi dan lain sebagainya. Jadi kami mohon agar dana Pilkada ini sesegera mungkin dapat direalisasikan," tegasnya.


Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kukar Saiful Aduar yang memimpin jalannya pertemuan tersebut meminta agar Pemkab Kukar, khususnya Bagian Keuangan Setkab Kukar, dapat segera mengucurkan dana kepada KPU Kukar.


Saiful Aduar juga berharap agar Pj Bupati Kukar Sjachruddin tidak lagi melakukan bongkar pasang pejabat alias mutasi yang dapat berpengaruh pada pencairan dana. "Saya sudah telepon pak Pj Bupati, apakah minggu ini ada mutasi lagi. Ternyata tidak ada," ujar Saiful sambil tersenyum.


Sementara dikatakan Kabag Keuangan H Diwansyah, beberapa waktu lalu pihaknya telah menerima permintaan pencairan dana dari KPU. Namun karena baru-baru ini ada pergantian pejabat, berpengaruh pada penandatanganan administrasinya.


"Selain itu, kami juga masih melakukan verifikasi terhadap RKA (Rancangan Kegiatan Anggaran) dari KPU yang harus disesuaikan dengan peraturan. Mudah-mudahan cepat selesai, sehingga minggu ini sudah bisa diproses" harapnya. (win)