Aliansi Peduli Kukar Minta Percepatan Pergantian Pj Bupati Sjachruddin

Rita Widyasari (kiri) menyatakan pihak DPRD Kukar akan mengusulkan kepada Mendagri agar menambahkan calon dari Pusat sebagai Pj Bupati pengganti Sjachruddin
Photo: Humas DPRD Kukar/Dian

Andi Basri (kanan) dari PGRI Muara Badak menyerahkan aspirasi APKK kepada H Syahranie Photo: Humas DPRD Kukar/Dian

KutaiKartanegara.com - 30/09/2009 13:35 WITA
Kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Sjachruddin MS baru-baru ini ternyata menuai protes dari sejumlah pihak.


Buktinya, sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kutai Kartanegara (APKK) Selasa (29/09) kemarin menemui Anggota DPRD Kukar untuk menyampaikan aspirasi dan protes mereka terkait mutasi yang dilakukan Pj Bupati Sjachruddin.


Pertemuan antara pihak DPRD Kukar dengan APKK ini dipimpin H Syahranie dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan di Ruang Panmus Sekretariat DPRD Kukar, Tenggarong.


Beberapa Anggota DPRD Kukar yang turut hadir pada pertemuan tersebut adalah Rita Widyasari, H Awang Yacoub Luthman, Soedarto, Khairudin, Marwan dan Max Donald Tindage.


Kepada pihak Dewan, APKK melalui juru bicaranya Jaka Rahayu Setiawan mengusulkan percepatan pergantian Pj Bupati Sjachruddin serta menolak mutasi yang dilakukan pada 28 September lalu.


Menurut Jaka Rahayu, penyampaian aspirasi ini didasari oleh telah keluarnya usulan Gubernur Kaltim kepada Mendagri untuk memberhentikan Sjachruddin.


Selain itu, lanjut Jaka, kondisi di lapangan yakni masyarakat, pendidik dan birokrat menjadi tidak tenang atas kebijakan yang diambil Pj Bupati.


"Seperti soal mutasi kepegawaian yang tanpa koordinasi, hingga persoalan T3D yang carut-marut dan tak kunjung terselesaikan," ujar Jaka Rahayu yang mewakili pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kukar itu.


APKK menilai, Sjachruddin tidak mampu menjalankan perannya sebagai Pj Bupati yang seharusnya menjaga kondusifitas Kukar. "Namun yang dilakukan malah membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat, pegawai hingga pejabat di lingkungan Pemkab Kukar," katanya.


"Oleh karena itu, kami memohon kepada DPRD Kukar untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mempercepat proses pergantian Pj Bupati Kukar," harapnya.


Menanggapi aspirasi dari APKK, Anggota DPRD Kukar H Syahranie berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri sebagai lampiran.


Pasalnya, DPRD Kukar juga memang akan mengusulkan percepatan pergantian Pj Bupati Kukar tersebut dan meminta agar Pj Bupati mendatang berasal dari Pemerintah Pusat.


Senada dengan Syahranie, Rita Widyasari mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak setuju dengan 3 nama pejabat Pemrov Kaltim yang diusulkan Gubernur H Awang Faroek sebagai calon pengganti Sjachruddin.


"Kami hanya ingin minta agar calon Pj Bupati itu ditambah lagi. Kalau bisa berasal dari Pusat seperti pak Hadi Sutanto (mantan Pj Bupati Kukar 2005-red) dulu," tandasnya. (win)