Program Keluarga Berencana Belum Optimal
Kukar Butuh Tambahan 165 Penyuluh KB
 Para calon peserta KB di Desa Bangun Rejo sedang menanti pelayanan KB yang dilakukan dalam bis pelayanan KB milik BKKBN Provinsi Kaltim
Photo: BKBPPPA Kukar/Hasis Husain
Petugas medis sedang memeriksa tekanan darah calon peserta KB sebelum dilakukan pemasangan alat kontrasepsi
Photo: BKBPPPA Kukar/Hasis Husain
|
KutaiKartanegara.com - 23/08/2009 22:00 WITA
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), diperlukan peran tenaga Penyuluh KB (PKB) yang tersebar di seluruh Desa/Kelurahan se-Kutai Kartanegara (Kukar).
Namun upaya tersebut terkendala oleh terbatasnya jumlah tenaga PKB yang saat ini baru berjumlah 62 orang.
Menurut Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) Kukar, H Akhdar Rivai, idealnya setiap desa/kelurahan memiliki 1 orang tenaga PKB.
Jika mengacu pada jumlah Desa/Kelurahan se-Kukar yang kini mencapai 227 buah, maka diperlukan tambahan sebanyak 165 tenaga PKB.
"Untuk mengatasi kekurangan tenaga PKB ini, kami telah mengusulkan kepada Pemkab Kukar untuk segera merekrut tenaga PKB sebanyak 165 orang lagi," imbuhnya.
Ditambahkan Akhdar, keberadaan tenaga PKB sangat penting sebagai motivator, pendamping serta pembina institusi masyarakat di bidang KB.
Petugas medis sedang memasang alat kontrasepsi jenis susuk KB II kepada seorang peserta KB di Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang. Susuk KB II ini dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun
Photo: BKBPPPA Kukar/Hasis Husain | | |
"Mereka berperan untuk mengelola program KB seperti melakukan penyuluhan, pembinaan peserta KB, pembinaan institusi masyarakat, serta membuat laporan berkala tentang perkembangan peserta KB, baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif," jelasnya.
Kurangnya tenaga PKB di Kukar saat ini, tambah Akhdar, berimplikasi pada pengelolaan KB di lapangan. Seperti jarangnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat serta rendahnya angka keikutsertaan KB.
"Selain itu, pembinaan terhadap institusi masyarakat tak berjalan dengan baik. Distribusi alat kontrasepsi juga terhambat dan laporan perkembangan peserta KB tidak dapat terdata dengan baik," ungkapnya.
Oleh karena itu, Akhdar berharap agar Pemkab dapat mengabulkan pengadaan tenaga PKB ini. "Tenaga PKB yang direkrut itu merupakan tenaga fungsional dan mereka berstatus CPNS/PNS atau tenaga honorer/T3D," katanya.
Sedang formasi tingkat pendidikan tenaga PKB tersebut bisa dari lulusan SLTA, D-1, D-2, D-3 hingga S-1 untuk semua jurusan.
Dikatakannya, mereka yang diangkat menjadi tenaga PKB ini lebih diutamakan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan dan Desa/Kelurahan itu sendiri. "Jika perekrutan tenaga PKB ini terealisasi, mereka akan disebar di 227 Desa/Kelurahan se-Kukar," pungkasnya. (win)
|
