Dialog dengan Panwas, AMPPB dan Tim Sukses Pembaharuan Tanyakan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran Pilkada

Suasana pertemuan antara Tim Sukses Pembaharuan-AMPPB dengan Panwas Pilkada Kukar
Photo: Agri

Ketua Tim Sukses Pembaharuan HM Ali Hamdi (kedua dari kanan) ketika mempertanyakan tindak lanjut Panwas Pilkada Kukar terhadap beberapa kasus Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 14/06/2005 23:26 WITA
Massa Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Bersih (AMPPB) menepati janjinya untuk kembali mendatangi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar, Selasa (14/06) siang. Namun kedatangan mereka kali ini didampingi Tim Sukses Pembaharuan yang terdiri dari HM Ali Hamdi SAg selaku Ketua, Marwan SP dan H Suryadi SHut serta Zainal Rasyid selaku tim advokasi AMPPB.

Kedatangan 3 anggota DPRD Kukar dari Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR) bersama koordinator AMPPB Syamsul Arjaman ini hanya diterima oleh 2 anggota Panwas Pilkada yakni Drs Ikhsan Alfisah Siregar dan Junaidi SE. Sementara Ketua Panwas Pilkada Kukar Suroto SSos MSi tidak berada di tempat karena sedang mengikuti rapat di Samarinda.

Menurut Ketua Tim Sukses Pembaharuan HM Ali Hamdi SAg, maksud kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan sejauh mana proses yang telah dilakukan Panwas Pilkada Kukar terhadap berbagai kasus pelanggaran Pilkada yang telah dilaporkan anggota Tim Sukses Pembaharuan belum lama ini.

Menanggapi hal itu, anggota Panwas Pilkada Drs Ikhsan Alfisah Siregar menyatakan bahwa pihaknya telah menginventarisir seluruh laporan yang masuk serta melakukan cross check ke lapangan. Namun karena laporan-laporan tersebut tidak memiliki bukti dan saksi yang kuat, ujar Ikhsan, pihaknya mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Dicontohkan Ikhsan terhadap kasus TPS 4 Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, yang dicurigai terjadi kecurangan atas kemenangan 100% salah satu pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, kasus tersebut dikategorikan dalam pelanggaran administrasi karena pada saat kotak suara dibuka bukan berada di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) melainkan di PPS (Panitia Pemungutan Suara).

HM Ali Hamdi ketika menjelaskan hasil pertemuan kepada massa AMPPB Photo: Agri

"Secara legalitas formal pencoblosan di TPS 4 sudah sah, hanya masalahnya adalah kotak suara dibuka di PPS dan bukan di KPPS, sedangkan dalam pasal 92 UU No 32/2004 hal itu tidak dipermasalahkan. Dan yang kami sayangkan adalah saksi pasangan nomor 1 pada saat pencoblosan di TPS 4 tidak ada, sehingga sulit bagi kami untuk menindaklanjuti. Yang ada hanya saksi pada saat penghitungan suara di PPS, padahal yang diperlukan adalah saksi di TPS," paparnya.

Konsekuensinya, lanjut Ikhsan, apabila pada saat kejadian tidak ada saksi di TPS maka pihaknya tidak dapat menindaklanjuti. "Minimal harus ada saksi di TPS, misalnya dia melapor bahwa yang datang hanya 5 orang namun di berita acara ada 175 orang, ini tentunya dapat menjadi pegangan kami. Yang ada sekarang hanya saksi saat penghitungan suara," kata Ikhsan. Ditambahkannya, hal itu lah menjadi kendala bagi Panwas Pilkada untuk meneruskan ke pihak kepolisian karena tidak lengkapnya saksi dan bukti.

Kepada tamunya tersebut, Ikhsan berjanji Panwas Pilkada akan segera membuat jawaban secara tertulis mengapa beberapa kasus yang dilaporkan tidak bisa ditindaklanjuti. "Kami akan berikan jawaban tertulis secepatnya," tegasnya.

Setelah mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak, pertemuan yang berjalan sekitar 40 menit tersebut berakhir. Ketua Tim Sukses Pembaharuan HM Ali Hamdi SAg lalu menemui pengunjukrasa dari AMPPB dan menjelaskan secara singkat hasil pertemuan mereka.

"Panwas Pilkada Kukar akan memberikan jawaban secara tertulis sesuai aturan hukum yang ada. Kalau memang selesai hari ini, mereka akan memberikan jawaban tersebut hari ini," ujar Ali Hamdi. Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera ini lalu menghimbau massa untuk meninggalkan Panwas Pilkada dengan tertib dan berkumpul kembali ke markas Tim Sukses Pembaharuan. (win)