Adukan PT BDAM, Warga Demo ke DPRD Kukar
 Pengunjukrasa menyerahkan 'tanaman ilegal' PT BDAM kepada Anggota DPRD Kukar Marwan
Photo: Agri
Marwan mempersilakan warga untuk berunjukrasa asal tidak bertindak anarkis
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 27/10/2008 23:50 WITA
Setelah mendatangi Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, ribuan warga dari Kecamatan Loa Kulu ngluruk ke gedung DPRD Kukar.
Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat tersebut untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait persoalan lahan dengan PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM) atau yang dulu dikenal sebagai PT Hasfarm Product.
Massa yang dimotori Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) itu diterima Marwan dari Komisi II DPRD Kukar dan Abdul Wahid Katung dari Komisi III DPRD Kukar.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris FPMLK Mulyadi membacakan tuntutan mereka yang terdiri dari 4 butir. Berkas berisi tuntunan itu kemudian diserahkan kepada Marwan.
"Kami meminta kepada Pemkab Kukar agar mencabut IUP/HGU PT BDAM. Karena sudah melanggar hukum tanpa menggunakan amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan-red), menyalahgunakan komoditas tanaman, menelantarkan lahan, penggusuran paksa dan tidak pernah menyelesaikan ganti rugi lahan atau tanam tumbuh dengan tuntas," cetusnya.
Forum juga meminta jaminan pemerintah, khususnya instansi terkait akan kelangsungan penambangan Forum dan penggantian lahan Makmur, Sungai Budi Grup dan tanam tumbuh.
"Kami juga meminta ketegasan aparat untuk menindak penyimpangan HGU/IUP dan provokasi PT BDAM kepada masyarakat serta tindakan penghentian penambangan yang indikasinya tidak jelas," cetusnya.
Selain itu, pengunjukrasa menuntut kepada Pemkab Kukar dan Pemerintah Pusat, terutama Presiden RI, untuk tidak merekomendasikan dan menerbitkan HGU yang menyengsarakan rakyat seperti PT Hasfarm (PT BDAM/PT Sungai Budi Grup).
Selain menyerahkan berkas tuntutan kepada Marwan, pengunjukrasa juga menyerahkan sejumlah 'tanaman ilegal' yang diambil dari lahan PT BDAM. Tak hanya itu, pengunjukrasa juga membakar fotokopi dokumen-dokumen milik PT BDAM.
"DPRD Kukar akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai aturan. Kami juga mempersilakan masyarakat demo, asal tidak melakukan tindakan anarkis," kata Marwan.
Marwan kemudian mengajak perwakilan pengunjukrasa untuk melakukan dialog bersama sejumlah pejabat terkait yang telah menunggu di Ruang Panmus DPRD Kukar. Para pejabat yang telah hadir di antaranya adalah Pj Asisten I Setkab Kukar Eddy Damansyah, Kepala BPN Kukar Iing Sarkim, Kabag Perekonomian Dardiansyah dan Kabag Ops Polres Kukar Kompol Winarno. (win)
|
