APBD Kukar 2008 Disahkan Rp 5,5 Trilyun

Plt Bupati Kukar Samsuri Aspar menandatangani berita acara pengesahan RAPBD menjadi APBD Kukar 2008 Photo: Humas Kukar/Rudy

KutaiKartanegara.com - 28/02/2008 23:21 WITA
Setelah mengalami keterlambatan selama beberapa pekan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2008 akhirnya disahkan menjadi APBD 2008 dalam Rapat Paripurna VI DPRD Kukar yang berlangsung tadi siang di Tenggarong.


Pengesahan APBD Kukar 2008 senilai Rp 5,5 trilyun lebih ini setelah sebelumnya mendapat persetujuan yang disampaikan melalui Kata Akhir dari 3 Fraksi yang ada di DPRD Kukar.


Menurut Plt Bupati Kukar Samsuri Aspar, APBD Kukar tahun anggaran 2008 tepatnya berjumlah Rp 5.598.700.867.190,37. Jumlah tersebut, lanjutnya, merupakan pertama kali terbesar selama pemerintahan daerah ini berjalan.


Dikatakan Samsuri, peningkatan APBD Kukar 2008 ini akibat adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.


Kemudian melalui kebijakan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi, menggali obyek penerimaan baru di luar pajak dan retribusi daerah. "Sehingga wajar jika APBD Kukar 2008 ini meningkat signifikan menjadi Rp Rp 5,5 trilyun lebih," ujarnya.


Dengan dana sebesar itu, tambah Samsuri, pihaknya akan melakukan berbagai kegiatan rutin maupun pembangunan di Kukar, termasuk melaksanakan program/kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya.


Sedang acuan kegiatan khususnya yang menjadi prioritas pembangunan daerah tetap berpegang pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menerapkan fungsi relokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat melalui kebijakan.


Disamping itu, untuk lebih mendukung pelaksanaan pembangunan secara adil dan merata sesuai visi dan misi program Gerbang Dayaku Tahap II, Pemkab Kukar akan konsisten melaksanakan APBD 2008 secara bijak dan terukur.


Sedangkan prioritas pembangunan, sasarannya meliputi peningkatan kapasitas dan pelayanan publik, memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. "Saya minta aparatur pelaksanan dapat mengelola APBD 2008 ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Dan kepada anggota dewan untuk meningkatkan pengawasannya demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih," katanya. (joe)