Pencairan Dana Berbelit, Kontraktor Demo Pemkab Kukar

Korlap FAJK Kukar Sugianto saat membacakan kesepakatan dengan Pemkab Kukar Photo: Joe

KutaiKartanegara.com - 04/12/2007 16:40 WITA
Ratusan pengunjukrasa dari 5 asosiasi kontraktor yang tergabung dalam Forum Asosiasi Jasa Konstruksi (FAJK) Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (03/12) kemarin mendatangi Kantor Bupati Kukar di Tenggarong.


Mereka berunjukrasa memprotes berbelitnya tahapan proses pencairan dana lewat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kukar, sehingga kepastian kapan dana dapat cair jadi tidak menentu. Sementara batas akhir pencairan dana sudah semakin mempet, yakni pada 14 Desember mendatang.


Setelah berorasi selama beberapa menit di teras Kantor Bupati Kukar, akhirnya sejumlah pejabat teras Pemkab Kukar datang menemui pengunjukrasa. Mereka adalah Sekkab HM Husni Thamrin, Kepala BPKD HM Hardi, Kabag Pembangunan Machmudan dan Kabag Umum & Perlengkapan Bambang Arwanto.


Sekkab Husni Thamrin lalu mengajak 10 orang perwakilan FAJK untuk berdialog di ruang kerjanya. Sementara para pengunjukrasa lainnya tetap menunggu di luar sambil terus melanjutkan orasi menumpahkan uneg-uneg mereka terhadap kinerja BPKD Kukar.


Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) FAJK, Sugianto, ada lima tuntutan yang ingin mereka sampaikan kepada Pemkab Kukar. Salah satunya, mereka meminta agar pelayanan pencairan dana proyek di BPKD lebih dipersingkat.

Suasana pertemuan antara Pemkab Kukar dengan para kontraktor di Ruang Rapat Sekkab Kukar Photo: Joe

"Kemudian pihak BPKD tidak perlu mencampuri urusan teknis atau uji materi proyek. Hal itu cukup dilakukan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau dinas/instansi yang memiliki proyek," ujarnya.


Hal lainnya adalah bagian checklist yang menyatakan berkas lengkap harus benar-benar konsisten. Ketidakkonsistenan staf BPKD dalam meneliti atau checklist berkas inilah yang menjadi penghambat sekaligus membengkaknya biaya proyek.


"Kami minta setelah checklist dilakukan pada berkas tidak ada lagi istilahnya tidak lengkap dan dalam waktu 2 hari sudah bisa dicairkan dananya," ujar Sugianto.


Para kontraktor juga menuntut agar proses administrasi tidak dipersulit dan kedisiplinan pegawai BPKD Kukar harus ditingkatkan.


Menanggapi hal itu, Sekkab Husni Thamrin mengatakan bahwa pihaknya selaku penanggungjawab proyek di Kukar tidak pernah berbelit-belit dalam pencairan dana proyek. "Bahkan saya memprioritaskan menandatangani berkas-berkas proyek ini, karena saya dengan pemborong sudah menandatangani MoU," cetusnya.


Sementara Kepala BPKD Kukar HM Hardi menyanggupi semua tuntutan FAJK Kukar. Hanya masalahnya selama ini bahwa tugas yang diemban BPKD terlalu berat. Di sisi lain, aparat yang menangani jumlahnya belum memadai. "Setiap harinya ada sekitar 150 berkas yang harus di checklist oleh petugas kami," kata Hardi.


Setelah puas dengan tanggapan Sekkab Husni Thamrin dan Kepala BPKD HM Hardi, pertemuan antara kedua belah pihak pun berakhir damai. Para pengunjukrasa kemudian membubarkan diri dengan tertib. (joe)