Terkait Penetapan Datangya Syawal
Umat Sebaiknya Tunggu Keputusan Pemerintah

Dr Hamdan menjelaskan lintasan bulan yang berpengaruh terhadap penentuan datangnya Syawal Photo: Joe

KutaiKartanegara.com - 01/10/2007 21:26 WITA
Untuk menghindari kebingungan terhadap perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah, umat semestinya tidak mentoleransi kebijakan lain kecuali mengikui penetapan dari Pemerintah. Karena keputusan dari Ulil Amri atau Pemerintah, selain didukung Al Qur'an dan Hadits, ketetapannya juga melibatkan Ijma Ulama.


Hal tersebut disampaikan Dr H Hamdan Mahmud MA dalam acara Dialog Interaktif di Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong, tadi siang.


"Disamping itu, ada pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2/2005 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang initinya menyebutkan umat Islam Indonesia harus mentaati keputusan pemerintah.

Ratusan jamaah Masjid Agung Sultan Sulaiman dengan serius menyimak materi yang disampaikan dalam Dialog Interaktif tadi siang Photo: Joe

Menurut Dr Hamdan, penetapan 1 Syawal 1428 H yang jatuh pada hari Jumat 12 Oktober mendatang oleh ormas tertentu sangat lemah untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada saat itu Hilal (Ketinggian bulan) di sebagian besar wilayah Indonesia berada pada 0^o4' LS hingga 0^o30' LU.


Ditambahkan pula bahwa untuk penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah harus didasarkan dengan melakukan Rukyat atau melihat bulan langsung melalui mata, bukan dengan melakukan Hisab atau melakukan perhitungan. "Sesuai dengan Hadits Nabi yaitu berpuasalah kamu dengan melihat bulan atau Hilal," ujarnya.


Untuk mengetahui 1 Syawal 1428 H, diharapkan umat Islam di Kukar menunggu pengumuman dari Pemerintah. Karena pengumuman dari pemerintah itu juga melibatkan semua pihak. "Seperti dari akademisi, pakar, ulama, pengurus ormas keagaaman yang datang dari seluruh Indonesia," katanya.

Dr Hamdan mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti keputusan Pemerintah soal penentuan datangnya Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah Photo: Joe

Dialog Interaktif yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis usai sholat Dzuhur selama Ramadhan ini dihadiri pula oleh Kabag Kesra Ir Sukhrawardy mewakili Plt Bupati Kukar, Kepala Kantor Departemen Agama Kukar H Djamaluddin HD, sejumlah tokoh ormas Islam, pengurus Majelis Taklim,Masjid dan Langgar se-Tenggarong serta jamaah solat Dzuhur Masjid Agung.


Plt Bupati H Samsuri Aspar dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sukhrawardy menyambut baik diadakannya Dialog Interaktif yang membahas masalah Rukyat dan Hisab. Karena menurutnya masalah ini sangat minim diketahui oleh sebagian besar umat, sementara potensinya bagi disintegrasi umat sangat besar.


"Ke depan Pemkab Kukar akan menyikapi masalah Rukyat dan Hisab yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian katanya. (joe)