Pelajari Pembentukan Perangkat Daerah, DPRD Halmahera Timur Kunjungi Kukar

Suasana pertemuan antara Pemkab Kukar dengan rombongan tim DPRD Halmahera Timur di Tenggarong Photo: Joe

KutaiKartanegara.com - 29/04/2005 20:42 WITA
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali dikunjungi tamu dari luar daerah. Setelah sehari sebelumnya menerima rombongan DPRD Kabupaten Barito Utara, giliran rombongan DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Provinsi Maluku Utara) melakukan kunjungan kerja selama sehari, Kamis (28/04) kemarin, di Tenggarong.

Rombongan yang terdiri dari 11 orang tersebut dipimpin Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Halmahera Timur, Anjas Thahir, dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kukar Drs Hadi Sutanto di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar bersama Ketua DPRD H Bachtiar Effendi, Sekretaris Kabupaten Drs H Eddy Subandi MM dan sejumlah pejabat teras Pemkab Kukar lainnya.

Menurut Anjas Thahir, kunjungan ke Kukar ini dalam rangka menimba pengalaman terutama dalam rangka pembentukan organisasi perangkat daerah dan serta pengelolaan pendapatan daerah. Dijelaskannya, Kabupaten Halmahera Timur dengan ibukota di Haba merupakan daerah hasil pemekaran sesuai dengan UU No 1 tahun 2003.

Pj Bupati Kukar Hadi Sutanto (Tengah) didampingi ketua rombongan DPRD Halmahera Timur saat memberikan penjelasan tentang perangkat organisasi daerah Kukar Photo: Joe

"Halmahera Timur sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Halmahera Timur memiliki penduduk sekitar 53 ribu jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 42 desa. Dari jumlah penduduk itu, hanya 20% penduduk asli Halmahera Timur, sedang sisanya yaitu 40% warga transmigrasi dan 40% lainnya adalah pendatang dari daerah sekitar Halmahera Timur," ujar Anjas Thahir.

Diakuinya, Halmahera Timur memang belum memiliki sarana infrastruktur yang memadai. Ibarat bangunan, kata Anjas, Halmahera Timur belum kelihatan wujudnya yang sempurna. Sedang APBD Halmahera Timur untuk tahun anggaran 2005 berkisar hanya sekitar Rp 105 Milyar. Sedang potensi sumber daya alam daerah yang dimiliki Halmahera Timur adalah tambang biji nikel disamping usaha pertanian dan perkebunan kelapa.

Sebagai daerah yang baru dimekarkan dan memiliki banyak keterbatasan, lanjut Anjas, untuk itu lah tim DPRD Halmahera Timur melakukan kunjungan kerja ke Kukar untuk memperoleh pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan maupun pendapatan daerah.

Sementara Pj Bupati Kukar Drs Hadi Sutanto mengatakan, selama diterapkannya otonomi daerah sejak tahun 2001 lalu Pemkab bersama DPRD Kukar telah melakukan 3 kali restrukturisasi perangkat daerah.

Terakhir restrukturisasi perangkat daerah di Kukar dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditandai dengan peleburan Bagian Keuangan dengan Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta penggabungan kembali Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga menjadi Dinas Pekerjaan Umum.

Menurut Hadi Sutanto, untuk melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak sekaligus namun bertahap karena menyangkut banyak aspek seperti aspek psikologis aparat.

"Bila dilakukan secara gegabah tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja aparat. Yang jelas untuk menata organisasi Pemkab ini harus disesuaikan dengan kebutuhan demi mengakomodir kewenangan yang diberikan," ujar Hadi Sutanto.

Menyinggung tentang PAD Kukar tahun 2005, Hadi Sutanto mengatakan Pemkab Kukar mentargetkan sekitar Rp 40-45 milyar. Tahun 2004 lalu, PAD Kukar terealisasi sekitar Rp 35 milyar. Sementara mengenai besarnya APBD Kukar yang mencapai triliunan rupiah, dominan berasal dari Dana Perimbangan yang dikucurkan pemerintah pusat. Demikian kata Bupati Kukar. (joe)