Pengelolaan SDA Mesti Dievaluasi Kembali

Banjir yang melanda 7 kecamatan di Kukar tahun ini paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya Photo: Buyung Marajo

KutaiKartanegara.com - 10/06/2007 19:00 WITA
Terkait musibah banjir yang merendam 7 kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) selama 3 pekan, sejumlah aktivis dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang menamakan dirinya Forum Peduli Lingkungan Hidup (FPLH) Kukar akan melakukan hearing atau dengar pendapat di DPRD Kukar.


Elemen yang terlibat dalam forum ini adalah HMI Cabang Tenggarong, UKM Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (Imapa) Unikarta, BEM Fakultas Pertanian Unikarta, Kepresma Fateknik Unikarta, UKM Facet Unikarta, BEM Fakultas Ekonomi Unikarta, BEM FKIP Unikarta dan Poksi PLH Kukar.


Menurut aktivis HMI Tenggarong, Supriyadi, selain melibatkan pihak legislatif, kegiatan hearing ini juga akan melibatkan pihak eksekutif khususnya dinas/instansi terkait serta tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kukar.


"Kami telah mengajukan permohonan hearing ke DPRD Kukar dan telah disepakati untuk dilaksanakan pada hari Selasa (12/06) mendatang di DPRD Kukar. Kami juga telah sampaikan undangan hearing kepada instansi terkait, kami harap mereka dapat hadir Selasa nanti," ujar Supriyadi.


Ditambahkannya, musibah banjir terparah yang melanda Kukar menuntut adanya sikap tegas dari pemerintah daerah yakni eksekutif dan legislatif untuk mengevaluasi, menata serta merumuskan kembali sistem dan kebijakan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).


"Sehingga kekayaan SDA tetap akan terus bernilai berkah, bukan malah berbalik menjadi musibah bagi setiap individu atau masyarakat yang ada di daerah ini," tandasnya.


Oleh karena itu, lanjutnya, dalam hearing nanti FPLH Kukar akan memberikan rekomendasi mengenai penanganan musibah banjir untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.


"Penyampaian rekomendasi ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus keprihatinan kami terhadap musibah banjir yang kerap melanda Kukar. Kami harap rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan yang strategis dan konstruktif bagi pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan di Kukar," ujarnya. (win)