PMII Kukar Sampaikan Rekomendasi untuk Bawaskab

Suasana hearing antara jajaran PMII Kukar dengan Kepala Bawaskab Kukar, Sutrisno Photo: PMII Kukar/Edy Chandra

KutaiKartanegara.com - 16/05/2007 22:53 WITA
Untuk memaksimalkan peran Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab) Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai lembaga pengawas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, jajaran Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kukar hari ini menyerahkan Pokok Pikiran dan Rekomendasi.


Pokok Pikiran dan Rekomendasi tersebut diserahkan Ketua PC PMII Kukar, Junaidi, langsung kepada Kepala Bawaskab Kukar Sutrisno saat melakukan hearing di ruang kerja Kepala Bawaskab Kukar, Tenggarong, Rabu (16/05) siang.


Menurut Junaidi, Pokok Pikiran dan Rekomendasi tersebut juga akan disampaikan sebagai tembusan kepada Bupati Kukar, Ketua DPRD Kukar dan Kapolres Kukar sebagai institusi penegak hukum, agar bisa ditindaklanjuti dan dilaksanakan.


Dikatakan Junaidi, Bawaskab sebagai lembaga pengawas jangan hanya berbicara pada tataran pendekatan administratif. Tetapi juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam hal pengawasan dengan cara melakukan dialog secara intens.

Ketua PMII Kukar Junaidi (kiri) saat menyampaikan sejumlah saran yang mesti dilakukan Bawaskab Kukar Photo: PMII Kukar/Edy Chandra

"Sehingga Bawaskab tidak dipandang sebagai lembaga pengawas yang ekslusif. Dan dengan demikian, secara tidak langsung Bawaskab akan dapat menyerap informasi secara konkrit dari masyarakat," ujarnya.


Menurutnya, Bawaskab sebagai lembaga pengawas internal eksekutif juga harus berani mengusulkan kepada pimpinan daerah untuk melakukan transparansi Anggaran atau melaksanakan amanah PP No 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).


Selain itu, lanjut Junaidi, Bawaskab juga harus proaktif dalam melaksanakan audit di antaranya adalah terhadap dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2006, dana KONI dan pelaksanaan Porprov III 2006. "Sebagaimana data yang telah kami berikan, jangan sampai terjadi seperti persoalan atau kasus-kasus yang kini ditangani oleh pihak KPK," kata mahasiswa semester X FISIP Unikarta ini.


PMII Kukar juga meminta agar pimpinan daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti semua hasil dari pengawasan serta persoalan-persoalan yang telah dilaporkan masyarakat. "Ke depannya juga harus diperbaiki dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih," harap Junaidi.


Sementara dikatakan Kepala Bawaskab Kukar, Sutrisno, pihaknya sangat berterimakasih kepada pengurus PMII Kukar yang mau memberikan kritik serta sumbangan pemikiran dengan cara yang santun dan intelektual.


Sutrisno menyatakan akan mencoba melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan akan selalu menjaga komitmen. "Namun semua keputusan ada ditangan pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kukar. Karena Bawaskab merupakan bagian dari pemerintah daerah," demikian katanya. (win)