Seminar Nasional Pertambangan Bahas Masa Depan Perbatubaraan Indonesia

Bupati Kukar H Syaukani HR (tengah) saat membuka Seminar Nasional Pertambangan Photo: Rian

KutaiKartanegara.com - 10/12/2006 21:56 WITA
Berbagai aspek yang berkaitan dengan pertambangan batubara dibahas dalam Seminar Nasional Pertambangan bertema Masa Depan Perbatubaraan Indonesia yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Sabtu (09/12) kemarin.

Kegiatan seminar sehari ini menampilkan 4 pembicara seperti Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Prof Dr H Syaukani HR MM, Ketua Indonesian Coal Mining Association (ICMA) Jefry Mulyono, Pengamat Pertambangan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Abrar Saleng SH MH, serta Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Prof Dr Irwandy Arif MSc.

Dikatakan Ketua Panitia Pelaksana Seminar, Akhmad Yani, banyak hal yang menyangkut potensi tambang batu bara yang belum dikenali. "Di sisi lain batubara merupakan aset untuk menarik minat investor pada aspek lain batubara sebagai alternatif sumber daya energi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM)," ujarnya.

Seminar sehari yang digelar Pemerhati Tambang Indonesia (Pertami) bekerjasama dengan Pemkab Kukar ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pertambangan dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben) RI Syafrizal Syaiful, Wakil Ketua DPRD Kukar Ir HM Yusuf AS, Sekkab Kukar Drs HM Husni Thamrin MM dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kukar.

Sedang para peserta seminar mulai dari pelajar dan mahasiswa, pengusaha pertambangan, unsur dinas/instansi terkait, LSM, ormas serta para pemerhati pertambangan lainnya.

Bupati Kukar H Syaukani HR saat membuka kegiatan seminar mengatakan, pihaknya menyambut baik digelarnya kegiatan Seminar Nasional Pertambangan ini.

Dia berharap agar kegiatan seminar ini mampu menghasilkan solusi yang tepat agar hasil sumber daya alam (SDA) tambang memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sementara Dirjen Pertambangan dan Energi Syafrizal Syaiful mengatakan, perubahan peta politik dan kebijakan pemerintah yang terjadi di Indonesia, sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap sektor pertambangan.

"Bentuk-bentuk kebijakan pemerintah itu acap dilakukan melalui perundangan-undangan seperti UU Migas atau Pengelolaan Keuangan Daerah," katanya.

Senada dengan Syaukani, Syafrizal Syaiful juga menyatakan menyambut baik diadakan seminar ini sebagai upaya daerah untuk mencari terobosan baru dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

"Tujuannya jelas yaitu agar tidak merugikan semua pihak terkait, baik pemerintah pusat, Pemda, investor dan pengusaha serta masyarakat," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Syafrizal Syaiful juga menyoroti masalah hak atas pemanfaatan lahan dan areal tambang yang acap menimbulkan konflik. "Ini juga merupakan masalah pelik yang perlu dicarikan solusinya. Karena masalah seperti ini juga akan menghambat masuknya investasi," demikian katanya. (ian)