DPRD Kukar Dukung Pemkot Bontang dan Fopgas Tolak Pipanisasi Gas Bontang-Semarang

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kukar Marwan SP (kanan) menyerahkan pernyataan sikap DPRD Kukar kepada Ketua Fopgas Kaltim Alif Bahtiar Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 08/03/2006 11:10 WITA
Forum Peduli Gas (Fopgas) Kalimantan Timur yang terdiri dari para pakar bidang minyak dan gas bumi, LSM dan anggota dewan yang dipimpin Ketuanya Alif Bahtiar menyampaikan kegundahannya atas rencana pemerintah pusat membangun jaringan pipa gas alam dari Bontang ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, di hadapan anggota DPRD Kutai Kartanegara di Tenggarong, Selasa (07/03) kemarin.

Kegundahan jajaran Fopgas Kaltim yang disampaikan melalui presentasi oleh Ketuanya Alif Bahtiar ini mendapat respon segenap anggota dewan Kukar yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk pernyataan sikap DPRD Kukar.

DPRD Kukar dalam dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kukar Marwan SP mendukung sepenuhnya atas penolakan Pemerintah Kota Bontang dan Fopgas Kaltim terhadap rencana pemerintah untuk membangun pipanisasi penyaluran gas yang dikelola PT Badak NGL Bontang menuju terminal gas di kota Semarang.

DPRD Kukar berpendapat, bila pipanisasi gas sepanjang 1.219 km terealisasi maka terjadi percepatan pengurasan cadangan gas sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan pabrik gas dan derivatnya baik yang dikelola PT Badak NGL maupun PT Pupuk Kaltim.

Sedang multiplier effect negatif pipanisasi mengakibatkan terganggunya kelangsungan operasional PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim yang pada akhirnya terjadi PHK. "Kondisi ini akan mempengaruhi pula kondusifitas keamanan di Bontang dan daerah sekitarnya termasuk Kukar," ucap Marwan SP saat membacakan pernyataan sikap tersebut

Marwan SP saat membacakan pernyataan sikap DPRD Kukar yang berisi dukungan terhadap Pemkot Bontang dan Fopgas Kaltim untuk menolak rencana pipanisasi gas Bontang-Semarang Photo: Agri

Oleh karena itu, lanjutnya, DPRD Kukar menyatakan mendukung terhadap upaya yang dilakukan Pemkot Bontang dan Fopgas untuk meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pembangunan pipa penyalur gas Bontang-Semarang.

Sementara Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi mengatakan, rencana pipanisasi gas ke Jawa ini selain berpengaruh terhadap penipisan cadangan gas yang ada di wilayah Kukar juga mengancam terjadinya PHK besar-besar yang terjadi di 2 perusahaan raksasa di Kaltim yaitu PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim di kota Bontang.

"Bisa dipastikan jumlah pengangguran akan semakin bertambah setelah industri perkayuan di Kaltim menunjukkan tren penurunan kapasitas produksi," kata Bachtiar Effendi.

Ditambahkannya, masalah pipanisasi gas ini bila dilihat dari konteks kewenangan antara pusat dan daerah, maka akan memperpanjang daftar persoalan otonomi yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini. "Nampaknya perlu mendialogkan masalah ini dalam perspektif yang rasional dan objektif dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak," ujarnya.

Sementara Bupati Kukar dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Pemkab Kukar bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs Samuel Robert Djukuw mengatakan, pihaknya memahami sepenuhnya apa yang dilakukan Pemkot Bontang dan Fopgas untuk menolak mega proyek ini. "Pemkab Kukar juga akan merasakan dampak yang kurang menguntungkan bila pipanisasi gas ini terwujud," katanya.

Sedang Ketua Fopgas Alif Bahtiar saat presentasi mengatakan, rencana proyek pipanisasi gas ini dipicu oleh SK Menko Ekuin No 282 tertanggal 2 Desember 2005. Diakuinya, produksi gas alam cair atau LNG di Bontang saat ini semakin menurun yang dapat dilihat dari tidak difungsikannya lagi satu dari 8 train (Train H) yang dimiliki PT Badak NGL untuk mengolah gas alam menjadi LNG.

"Hal ini menunjukkan bahwa pasokan gas alam yang selama ini diterima PT Badak NGL Bontang yang sebagian besar berasal dari perut bumi Kukar, cadangannya semakin menipis. Disamping itu dana proyek pembangunan pipanisasi ini cukup signifikan yaitu sebesar Rp 15 trilyun," katanya.

Bila dana sebesar ini dimanfaatkan untuk diversifikasi usaha misalnya membangun industri petrokimia dan biodiesel, tentunya akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

Alif Bahtiar yang juga staf di Departemen Teknik PT Badak NGL Bontang mengakui belum dapat memahami untuk keperluan apa gas yang disalurkan ke pulau Jawa itu. "Dilihat dari berbagai aspek, proyek pipanisasi ini sangat dan sangat merugikan masyarakat di Kaltim," demikian katanya. (win/joe)