Aksi Saling Dorong Warnai Unjukrasa PMPKK
Ketua DPRD Kukar Dituntut Mundur

Aparat Polres Kukar terlibat aksi dorong dengan massa PMPKK di gedung DPRD Kukar tadi siang
Photo: Agri

Polisi meminta agar pengunjukrasa dapat menahan diri dalam melakukan aksi damai Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 11/06/2009 23:49 WITA
Aksi dorong-mendorong antara massa Perhimpunan Masyarakat Peduli Kutai Kartanegara (PMPKK) dengan aparat kepolisian mewarnai aksi unjukrasa di gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, tadi siang.


Aksi saling dorong ini terjadi lantaran para pengunjukrasa berupaya menerobos pagar betis aparat Polres Kukar. Massa ingin memasuki gedung DPRD Kukar setelah tak ada seorang pun Anggota Dewan yang menemui mereka. Kendati demikian, aksi saling dorong ini dapat dihentikan setelah kedua belah pihak dapat menahan diri.


Unjukrasa yang melibatkan ratusan warga ini semula berlangsung tertib sejak pukul 10.00 WITA. Mereka secara bergantian berorasi menuntut agar Ketua DPRD Kukar H Salehudin mengundurkan diri dari jabatannya.


Menurut salah seorang pengunjukrasa, M Rauf Zamzami, Ketua DPRD Kukar banyak melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya, yakni membuat konflik dengan Pj Bupati Kukar.


"Padahal masih banyak persoalan-persoalan utama yang harus mendapat perhatian DPRD Kukar, seperti fungsi pengawasan pembangunan di daerah ini. Jika tak sanggup mengatasi persoalan-persoalan itu, lebih baik mundur saja," tandasnya.


Senada dengan Rauf, pengunjukrasa lainnya yakni Muhib Bin Ali menuntut kepada Ketua DPRD Kukar Salehudin untuk benar-benar menjalankan fungsinya sebabagi perwakilan rakyat. "Jangan sampai persoalan dan aspirasi yang ada di masyarakat tidak terselesaikan dengan tuntas, jangan malah menjadikan masyarakat sebagai korban," ujarnya.


Selain itu, lanjut Muhib, Ketua DPRD juga harus profesional menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan eksekutif. "Jangan malah hanya berdebat menunjukkan diri paling benar, seolah-olah menjadi pahlawan, padahal ujung-ujungnya bargaining politik saja," tandasnya.


Setelah berorasi selama hampir dua jam, namun tak mendapat tanggapan dari pihak Anggota Dewan, pengunjukrasa pun mulai kehilangan kesabaran. Anggota DPRD Kukar sendiri saat itu masih melaksanakan rapat paripurna yang membahas dua buah rancangan peraturan daerah.


Pengunjukrasa pun mulai merapatkan barisan untuk memasuki gedung DPRD, kendati di hadapan mereka masih berdiri sejumlah aparat keamanan. Saat massa mulai bergerak maju untuk menerobos barikade polisi, aparat kepolisian langsung bertindak dengan mendorong para pengunjukrasa.


Aksi saling dorong ini tak berlangsung lama dan tidak menjadi bentrokan fisik, setelah kedua belah dapat menahan diri. Pihak pengunjukrasa akhirnya membatalkan niat mereka untuk bertemu Ketua DPRD Kukar. "Ini bukti bahwa mereka (DPRD Kukar-red) tak berani bertemu dengan kita. Tapi kita akan kembali datang dengan membawa massa yang lebih banyak lagi," cetus Muhib. (win)