Bupati Kutai Kartanegara, H. Syaukani HR

KutaiKartanegara.com 17/11/02
Banyaknya opini yang mempersoalkan putra daerah dalam hal pencalonan Gubernur, Bupati atau Walikota, membuat Bupati Kutai Kartanegara H. Syaukani HR tergerak untuk mengutarakan pandangannya.

Menurut Syaukani seperti yang dilansir harian Kaltim Post, seseorang yang disebut putra daerah itu bukan dilihat dari suku dan tempat lahirnya, tapi dari nilai pengabdian dan pemahamannya terhadap daerah. Dicontohkannya, seseorang yang bersuku Kutai tidak otomatis disebut sebagai putra daerah jika tak paham kondisi daerah dan belum bisa berbuat bagi daerah.

"Seseorang dari suku luar Kalimantan, tapi bisa berbuat untuk daerah, itu dapat diartikan sebagai putra daerah. Putra daerah itu ya putra pertiwi Indonesia, jangan didefinisikan secara sempit. Dasar negara kita Pancasila, bukan suku," kata Syaukani. Syaukani mengaku risih jika untuk pencalonan pimpinan di daerah, selalu dikait-kaitkan dengan keharusan orang yang suku dan lahir di Kalimantan atau putra daerah dalam arti sempit. Isu-isu putra daerah itu sangat rawan, karena bisa dipolitisir pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya mengancam stabilitas daerah yang seharusnya dijaga bersama.

Menurut Syaukani, dirinya tidak setuju jika pencalonan pimpinan daerah termasuk Gubernur Kaltim dikait-kaitkan dengan isu-isu putra daerah. Menurut Syaukani, di Indonesia ini sampai ke daerah-daerah, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada komponen masyarakat untuk maju, tanpa melihat suku, agama dan golongan.

Syaukani mengatakan bahwa pembauran itu sudah menjadi prinsipnya. Tak hanya sebatas pernyataan namun sudah dilaksanakan, sambil mencontohkan bahwa kepala-kepala dinas di Kutai Kartanegara ada yang dari suku Kutai, Dayak, Bugis, Jawa, Batak, Banjar dan suku-suku lainnya. (oi/win)