KutaiKartanegara.com 21/06/04 21:21 WITA
Tidak kurang dari 200 aparat pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama sepekan ini mengikuti Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah (TUKD) di Mulawarman Ballroom, Hotel Singgasana Tangga Arung, Tenggarong.

Bimbingan teknis TUKD yang dibuka oleh Sekretaris Kabupaten Kukar Drs H Eddy Subandi MM tadi pagi ditandai dengan pemasangan tanda peserta secara simbolis disaksikan kepala dinas/instansi di lingkungan Pemkab Kukar.

Dilaporkan H Suryanto Anwar SE MM selaku Ketua Panitia Pelaksana, bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja yang telah diterapkan secara efektif di seluruh dinas, instansi dan lembaga di lingkungan Pemkab Kukar sejak tahun anggaran 2004 ini.

Menurutnya, konsep penyelenggaraan Anggaran Berbasis Kinerja sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Konsep tersebut diperkuat dengan Keputusan Mendagri No 29/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Perhitungan APBD, Pelaksanaan TUKD, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

"Anggaran Kinerja merupakan implikasi dari gerakan reformasi di bidang keuangan. Oleh sebab itu penerapan anggaran berbasis kinerja memerlukan SDM keuangan yang handal sekaligus memahami teknologi informasi," ujar H Suryanto Anwar yang juga Kabag Keuangan Pemkab Kukar ini.

Sementara itu Seskab Kukar Drs H Eddy Subandi MM dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan bimbingan teknis ini merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Ada 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel diantaranya ada kejelasan peranan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian tersedianya sistem dan prosedur keuangan yang transparan bagi publik. Selain itu adanya keterbukaan baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pelaporan anggaran, dan terakhir adanya jaminan akuntabilitas keuangan atas kebijakan daerah yang baik dan benar.

"Saya berharap agar peserta dapat memahami pelaksanaan tata usaha keuangan daerah ini dengan sebaik-baiknya karena hal ini merupakan acuan kerja bagi insan keuangan di daerah," demikian kata H Eddy Subandi.

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah diikuti para pemegang kas, Bendaharawan dan Kepala Seksi Satuan Kerja Keuangan yang berasal dari 18 Kecamatan serta dinas/instansi se-Kukar. (joe)